Pemprov Jabar Usung Pemerataan Pembangunan pada RPJMD 2025-2030

Pemprov Jabar Usung Pemerataan Pembangunan pada RPJMD 2025-2030

Pj. Sekretaris Daerah Jawa Barat, Taufiq Budi Santoso saat memberikan sambutan dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik dalam rangka Penyusunan RKPD Jawa Barat Tahun 2025 di Trans Luxury Hotel, Bandung, Rabu 24 Januari 2024. -Biro Adpim Jabar-

BACA JUGA:Prediksi Line Up Indonesia Penuh Kejutan, Tim 150 Milyar vs 5,5 Triliun Dimulai

Lalu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di rentang 5 -6 persen, dan juga bagaimana membangun digitalisasi ekonomi dan industri yang berbasis teknologi.

Tidak boleh ketinggalan, pembangunan konektivitas juga perlu terus didorong. Di samping stabilitas pangan yang perlu dijaga secara berkelanjutan. 

Sejalan itu perlu juga dijamin pembangunan yang berwawasan lingkungan. Maka diperlukan pula tenaga kerja terampil untuk mengisi berbagai kegiatan ekonomi yang ada.

Tak hanya itu, langkah kolaboratif masih menjadi kunci dalam pembangunan di Jabar. 

BACA JUGA:6 Bahaya Jika Mencium Bayi di Sembarang Bagian yang Jarang Diketahui

Secara pentahelix, pembangunan di Jabar setidaknya perlu melibatkan unsur akademisi, bisnis, komunitas, pemerintahan, hingga media guna menghadirkan iklim pembangunan yang kondusif.

Kepala Bappeda Jabar Iendra Sofyan, menjelaskan, berdasarkan Pergub Nomor 25 tahun 2023 terdapat enam prioritas pembangunan Jabar di 2025.

Prioritas pertama yakni, pertumbuhan ekonomi berbasis peningkatan kapasitas UMKM, petani, nelayan dan budidaya untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya.

"Prioritas kedua, reformasi sistem pendidikan, pemajuan kebudayaan, pendidikan agama dan kehidupan beragama," sebut Iendra. 

BACA JUGA:Faktor Penyebab Penyakit Tipes pada Anak yang Perlu Anda Waspadai

Prioritas ketiga, penguatan sistem kesehatan daerah. Lalu prioritas keempat, yakni penguatan sistem perlindungan sosial dan kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana. 

Prioritas kelima, pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup serta gerakan membangun sesa. 

Prioritas keenam, yakni inovasi pelayanan publik, penataan daerah dan stabilitasi politik, hukum, hak asasi manusia dan keamanan.

"Tahun 2025 ini masih masa transisi sehingga pembangunan tidak terlepas dari program - program sebelumnya, juga mengacu RPJPD 2005 -2025, yang akan kita evaluasi dan kita susun kembali melalui RPJPD 2025 - 2045 yang harus selesai bulan Agustus ini, sesuai instruksi Menteri," tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: reportase