WJES 2024: Jabar Optimistis Tingkatkan Kinerja Ekonomi

WJES 2024: Jabar Optimistis Tingkatkan Kinerja Ekonomi

West Java Economic Society (WJES) 2024 kembali digelar oleh Pemprov Jabar yang berlangsung di Bale Pasundan, kantor Bank Indonesia (BI) Jabar, Kota Bandung, Kamis 29 Februari 2024. -Logo-

BANDUNG, RADARCIREBON.COM - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) terus berupaya mempertahankan dan meningkatkan kinerja ekonomi.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (Sekda Jabar) Taufiq Budi Santoso menyebut, kinerja ekonomi Jabar pada tahun 2023 diraih sebesar 5 persen dan telah memberikan andil pertumbuhan sebesar 0,67 persen terhadap ekonomi nasional.

Jabar pun menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi dari sisi lapangan usaha terutama di sektor transportasi dan pergudangan sebesar 10,93 persen serta laju pertumbuhan ekonomi tertinggi dari sisi pengeluaran di sektor impor sebesar 17,60 persen.

BACA JUGA:Direktorat Jenderal Pajak Imbau Masyarakat Waspada Penipuan Pajak

BACA JUGA:Tahun 2024, Jabar Dapat Alokasi Inpres Jalan Daerah Senilai Rp1,2 Triliun

BACA JUGA:SSB Kejora Plumbon Buka Pendaftaran Siswa Baru, Inilah Persyaratannya..

"Jabar juga menjadi provinsi yang menempati peringkat pertama realisasi investasi tahun 2023 dengan nilai investasi sebesar Rp210,6 triliun," ucap Taufiq pada acara Kick Off West Java Economic Society (WJES) 2024 di Bale Pasundan, kantor Bank Indonesia (BI) Jabar, Kota Bandung, Kamis 29 Februari 2024.

Taufiq pun menuturkan, pihaknya telah menyiapkan empat strategi demi meningkatkan investasi Jabar.

Pertama, yakni dengan meningkatkan kepastian dan kemudahan perizinan melalui peningkatan pelayanan investasi.

Kedua, mendorong pengembangan Industri hilirisasi berbasis potensi daerah dan sektor unggulan di Jabar, seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan.

BACA JUGA:Catat, Ini Hal yang Membuat Cantengan Semakin Sulit Sembuh

BACA JUGA:Gila! Tidak Hanya Beras, Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat yang Lain Ikut Naik

Ketiga, mendorong investasi inklusif melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing UMK melalui kemitraan.

Strategi keempat, ungkap Taufiq, mengakselerasi implementasi green economy melalui pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif pada green investment.

Lebih lanjut Taufiq memaparkan, terdapat  empat kawasan strategis di Jabar yang sudah diamanatkan dalam peraturan presiden dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan infrastruktur dan peningkatan investasi.

Empat kawasan strategis itu adalah Bodebekkarpur melalui Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 dan kawasan Cekungan Bandung yang diamanatkan dalam Perpres No 45 Tahun 2018.

BACA JUGA:Mulai 4-17 Maret Korlantas Polri Gelar Razia Keselamatan, Siapkan Surat-surat Kendaraannya!

BACA JUGA:Striker Lokal Timnas Indonesia U23 di Depan Mata, Tertarik STY?

Dua kawasan strategis lainnya, yakni kawasan Rebana dan Jawa Barat bagian selatan yang dinaungi Perpres No 87 Tahun 2021.

Sementara itu, atas arahan Presiden RI, pertumbuhan ekonomi 2024 ditargetkan sebesar 5,7 persen dan target realisasi investasi tahun 2024 sebesar Rp.1.650 triliun.

"Seiring dengan peningkatan target investasi nasional, maka target investasi Jabar untuk Tahun 2024 diproyeksikan meningkat di kisaran Rp 247-250 trilliun," katanya.

Untuk itu, terdapat sejumlah fokus kebijakan investasi nasional yang harus diemban, yaitu perbaikan kebijakan investasi berkelanjutan serta pelayanan dan insentif investasi berdaya saing.

BACA JUGA:Bobotoh Dilarang Hadir RANS vs Persib Tanpa Penonton, David da Silva Langsung Bicara Soal Ini

Kemudian investasi yang memberikan nilai tambah dan berorientasi pada green investment serta peningkatan kualitas investasi secara inklusif dan pemerataan.

"Kami berharap di kemudian hari sumbangan ekonomi Jabar terhadap nasional terus meningkat sejalan infrastruktur kita yang semakin lengkap," ucap Taufiq.

"Mungkin beberapa tahun lalu Jabar belum seperti DKI dan Jatim, belum punya pelabuhan dan bandara sendiri dengan kapasitas yang cukup," sambungnya.

"Alhamdulillah, sekarang Jabar sudah punya Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati yang telah beroperasi kembali. Ini potensi luar biasa yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sepenuhnya," tuturnya.

BACA JUGA:3 Tempat Nongkrong Paling 'Cozy' di Cirebon; di Urutan ke-2 Ada Cromboloni yang Endul Banget!

Taufiq menambahkan pula, sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dikerjakan di Jabar turut menopang kinerja perekonomian, seperti Tol Cisumdawu, kereta cepat Whoosh, dan sejumlah PSN lainnya.

Tak cuma itu, digitalisasi birokrasi juga memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian karena penerapan sistem digital dalam pelayanan pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas serta memudahkan dalam mengakses informasi dan layanan.

Optimalisasi infrastruktur

Sementara itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jabar Muhamad Nur menyebut bahwa untuk memperkuat stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Jabar perlu ditopang melalui optimalisasi infrastruktur, sumber pertumbuhan ekonomi baru hingga digitalisasi.

BACA JUGA:Resmi Dijual, Segini Harga Akun Instagram Amar Zoni, Fantastis!

Muhamad Nur menyampaikan pula, dengan berbagai perkembangan, perekonomian Jabar tahun 2024 diperkirakan tumbuh pada rentang 4,7 persen - 5,5 persen (yoy).

Adapun capaian inflasi tahun 2024 diprakirakan berada pada rentang 2,5 persen ± 1 persen (yoy).

Selanjutnya, pada kesempatan itu Nur menyebut salah satu rekomendasi guna menjaga kinerja ekonomi di tahun 2024, yakni dengan mempertahankan dan memperkuat upaya-upaya pengendalian inflasi, khususnya inflasi pangan baik yang bersifat seasonal maupun struktural.

BACA JUGA:Obat Alami saat Asam Lambung Naik Ini Dia Penjelasannya

"Dalam pelaksanaannya agar berkoordinasi dengan Bapanas (Badan Pangan Nasional) dan Bulog," kata Nur.

Upaya pengendalian inflasi secara seasonal antara lain Operasi Pasar Murah (OP), Gerakan Pangan Murah (GPM), Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), juga subsidi ongkos angkut.

Sedangkan upaya pengendalian inflasi struktural, seperti perluasan dan optimalisasi kerja sama antar daerah (KAD), penguatan dan evaluasi data stok pangan serta pelaporan secara rutin dalam rangka memperoleh Dana Insentif Daerah (DID). (*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: reportase