Dahulukan Administrasi Ketimbang Layani Pasien, Komisi III DPRD Kota Cirebon Sentil Manajemen Rumah Sakit Ini

CIREBON, RADARCIREBON.COM - Pelayanan yang buruk rumah sakit (RS) Panti Abdi Dharma Cirebon, harus dibayar dengan hilangnya nyawa pasien anak. Karena pihak RS lebih mendahulukan administrasi.

Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Cicih Sukaesih mengingatkan kepada manajemen rumah sakit yang di Kota Cirebon, untuk lebih dulu menangangi pasien yang datang ke IGD.

"Agar tak terjadi kembali kasus serupa RS memiliki tugas dengan pelayanan masyarakat atas kesehatan pasien dan juga nyawa seseorang.”

“Kasus ini sangat memprihatinkan, kami mengecam keras RS Panti Abdi Dharma," ungkapnya saat rapat dengar pendapat bersama Dinas Kesehatan dan para direktur RS, serta dihadiri langsung keluarga pasien di Griya Sawala gedung DPRD Kota Cirebon.

BACA JUGA:David Da Silva Cetak Hattrick, Persib Bandung Menang 3-1 Atas Persebaya

BACA JUGA:Borneo FC Juara Liga 1 Reguler Series, Penyerahan Tropi Usai Lawan Arema FC

BACA JUGA:Cara Mengatasi Honda Smart Key Jika Terkena Air

Cicih menilai, perubahan jenis pelayanan semula dari RS ibu dan anak menjadi rumah sakit umum ini tidak ditunjang dengan kesiapan fasiltas memadai dan ketersediaan tenaga kesehatan yang cakap.

“Jangan sampai beralih ke RSU, gagap dalam menerima pasien yang banyak, karena tenaga medis yang kurang handal,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Tresnawaty menyampaikan belasungkawa atas kejadian yang menimpa keluarga pasien di RS Panti Abdi Dharma.

“Kami mengingatkan, agar sisi kemanusiaan didahulukan dalam melayani pasien gawat darurat di RS, sebab urusan adminstrasi BPJS dapat dilakukan beriringan atau menyusul,” katanya.

BACA JUGA:WAJAH BARU! Suhendrik, Bos Media Daftar Walikota Cirebon dari PDIP

BACA JUGA:Peserta Seleksi Paskibraka Meninggal Dunia, Kepala dan Pejabat BPIP Melayat ke Rumah Duka

BACA JUGA:Kapolda Jabar Mutasi dan Promosi di Tubuh Polisi, Kapolsek Kesambi Pindah ke Kapetakan

Karena menyangkut BPJS pula, Tresna meminta komitmen seluruh pemangku kebijakan terkait agar dapat memudahkan pelayanan BPJS bagi warga Kota Cirebon, apalagi ketika di luar hari kerja atau akhir pekan.

"Pelayanan BPJS yang tidak aktif serta berkaitan dengan kegawatdaruratan boleh diaktivasi langsung di RS, tanpa harus menunggu hari kerja selanjutnya.”

“Jika proses administrasi memang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, tentu pihak BPJS pun dapat menjamin biaya yang timbul di RS.”

Artinya, bukan keluarga yang mengurus, tapi admin RS melaporkan ke Dinas, bahwa ada BPJS tidak aktif, lalu Dinkes mengajukan dan BPJS bisa langsung mengaktifkan,” tuturnya.

BACA JUGA:Termotivasi Tradisi Podium,Tim Yamaha Racing Indonesia Optimis Raih yang Terbaik di Seri ke-2 ARRC 2024 Zhuhai

BACA JUGA:Pj Wali Kota Tinjau Proses Pembangunan Rutilahu Bersama Jabar Bergerak

Sementara itu, direktur RSPAD Irma Gamawati berkelit jika tenaga kesehatan RS sudah menjalankan tugas dan kewajibannya dalam melayani pasien yang berobat saat kejadian sebagaimana mestinya.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dan kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi agar tidak terulang kembali,” tutupnya.

Diketahui, kekecewaan atas pelayanan RS Panti Abdi Dharma dirasakan salah seorang warga kota Cirebon Yuianingsih yang membawa anaknya untuk berobat.

BACA JUGA:Produk Cirebon Hadir dalam Pameran Internasional di Mesir

BACA JUGA:Championship Sudah Aman, Bojan Hodak Diprediksi Turunkan Pemain Pelapis Hadapi Persebaya

“Bukannya mendapatkan pertolongan kegawatdaruratan, namun pihak manajemen melalui petugas RS Panti Abdi Dharma, malah lebih mengutamakan administrasi dengan harus mengaktivasikan BPJS pasien yang ditangguhkan, ketimbang memberi pertolongan pertama pada anaknya.”

“Anak telah alami sakit dari tanggal 10 April 2024, sudah diobati sendiri, namun perlu dibawa ke RS, karena pelayanannya seperti itu, meninggal pada malam hari tanggal 11 April 2024,” pungkasnya. (rdh)

Sumber: reportase