Hj Ayu Terancam Disanksi PDIP, Daftar Calon Bupati Cirebon lewat Gerindra

Hj Ayu Terancam Disanksi PDIP, Daftar Calon Bupati Cirebon lewat Gerindra

Ilustrasi. Hj Ayu terancam sanksi dari PDIP karena mendaftar Calon Bupati Cirebon lewat Partai Gerindra.-Dok-radarcirebon.com

BACA JUGA:Pilkada Kota Cirebon Tanpa Calon Independen, Bawaslu Menangkan KPU

"Ketiga nama itu saat ini sedang digodok dari berbagai aspek oleh DPP. Bahkan, bulan Juni ini akan ada survei," ungkapnya. 

Hanya saja, ketika Ayu mendaftar ke partai lain, tiket rekomendasi besar kemungkinan tinggal diperebutkan Imron dan Bambang. 

"Ayu bisa saja dianggap keluar dari partai karena daftar di Gerindra. Kalau ini terjadi, kemungkinan rekomendasi tinggal dua orang yaitu Imron dan Bambang," jelasnya.

Sementara terkait dengan survei, lanjut Rudiana, untuk konsumsi DPP, yang kemudian dijadikan barometer rekomendasi. 

BACA JUGA:Pemda Provinsi Jabar Jalin Kerja Sama dengan Balai Besar Guru Penggerak

Artinya, survei hanya berkaitan dengan konsolidasi internal, komunikasi politik dengan parpol lain serta sosialisasi yang dilakukan masing-masing calon.  

"Survei juga kan untuk melihat peta politik di Kabupaten Cirebon. Meskipun di Kabupaten Cirebon PDIP sebagai pemenang pemilu, tetap estimasinya harus matang. Apakah cukup kuat mengusung satu paket, atau harus berkoalisi dengan parpol lain," ucapnya.

Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Cirebon Aan Setiawan mengatakan rekomendasi bisa muncul bulan ini atau bulan depan. 

Terkait beredarnya beberapa daerah yang sudah keluar rekomendasi, menurut Aan, itu hal yang wajar. 

BACA JUGA:Ini Dia Perintah DPP Nasdem untuk Eti Herawati Setelah Dapat Rekomendasi Calon Walikota Cirebon

"Di Wilayah III Cirebon kan baru Indramayu saja yang rekomnya sudah keluar. Untuk Kuningan, Majalengka, serta Kota dan Kabupaten Cirebon belum. Jadi ini bertahap," pungkasnya.

Sementara itu, jelang Pilkada Kabupaten Cirebon bergulir, PKS dan NasDem bersepakat berkoalisi. Keduanya sepakat membentuk koalisi Cirebon Baru.

Ketua DPD PKS Kabupaten Cirebon, Junaedi menyebutkan, koalisi ini sebagai kelanjutan dari koalisi Perubahan dalam Pilpres yang lalu. 

"Koalisi ini tentunya akan membawa perubahan bagi Kabupaten Cirebon yang selama ini masih mengalami beberapa kekurangan, terutama mengenai infrastruktur dan mengenai permasalahan sosial yang belum tertangani secara komprehensif," ucap Junaedi, Minggu 26 Mei 2024.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: