Viral Anggaran SMAN 1 Cirebon Rp 3,3 M, Per Siswa Rp 9,5 Juta, Kepsek: Tidak Mengikat, Banyak yang Tak Bayar

Viral Anggaran SMAN 1 Cirebon Rp 3,3 M, Per Siswa Rp 9,5 Juta, Kepsek: Tidak Mengikat, Banyak yang Tak Bayar

Anggaran SMAN 1 Cirebon yang terpublikasi pada rapat Komite Sekolah menjadi sorotan.-Dedi Haryadi-radarcirebon.com

RADARCIREBON.COM – Rencana anggaran SMAN 1 Cirebon viral di media sosial dan dipertanyakan oleh Anggota DPR RI, Ono Surono.

Dia mempertanyakan pertemuan orang tua siswa dan pengurus komite sekolah. Pasalnya, ada anggaran mencapai Rp 3,315 miliar untuk pembiayaan program siswa.

Bahkan ketika dibagi dengan 349 siswa, masing-masing orang tua murid SMAN 1 Cirebon dibebankan Rp 9,5 juta. “Apakah semua ikhlas memberikan sumbangan sebesar itu?” tanya Ono.

Dia pun mengunggah bukti pembayaran dari orang tua sebesar Rp 7,5 juta ke rekening Bendahara Komite SMAN 1 Cirebon.

BACA JUGA:RS Sentra Medika Gempol Segera Beroperasi, Terima Pasien BPJS

Terkait hal tersebut, Kepala SMAN 1 Kota Cirebon, Naning Priyatnaningsih menjelaskan, apa yang dipertanyakan di media sosial adalah rapat komite di tahun 2023 dan bukan dilaksanakan oleh sekolah.

“Kami dari pihak sekolah hanya menyampaikan program. Di SMAN 1 Cirebon banyak program yang semuanya untuk siswa. Banyak kegiatan yang membutuhkan dana partisipasi.”

"Jadi rapat itu di tahun 2023 bukan sekarang ya dan yang rapat itu komite sekolah," kata Naning, kepada radarcirebon.com, Senin, 29, Juli 2024.

Naning menambahkan, adapun partisipasi dari orang tua siswa sifatnya tidak mengikat. Dengan nilai Rp 9,5 juta pada kenyataannya, banyak orang tua siswa yang tidak membayar sama sekali.

BACA JUGA:8 Saksi Fakta Disiapkan Pengacara Saka Tatal untuk Lanjutan Sidang PK Besok

“Alhamdulillah banyak orang tua yang mengajukan keringanan dan tidak bayar sama sekali. Angka Rp 7,5 juta juga bagi yang mampu dan mau membayar," ungkapnya.

Kemudian, Naning menekankan, pembayaran juga tidak lewat sekolah, tetapi langsung ke Komite Sekolah.

Hal tersebut sesuai dengan mekanisme partisipasi dalam pembiayaan pendidikan yang diatur pemerintah.

"Partisipasi masyarakat melalui komite sekolah, tidak lewat sekolah," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: