Sanitasi Jadi Masalah di Permukiman Padat Penduduk di Kota Cirebon

RADARCIREBON.COM - Kemitraan Indonesia-Australia untuk Infrastruktur (KIAT) melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) semester 1 Tahun 2024 di ruang Prabayaksa, kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kota Cirebon, pada Kamis (29/8/2024).

Monev ini membahas perkembangan pelaksanaan kegiatan project implementation unit (PIU) dari program Sanitation Infrastructure and Institutional Support Program (SIIP).

Usai sesi Monev, tim dari KIAT bersama perangkat daerah terkait mengunjungi Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) di Kesenden, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, untuk meninjau kondisi dan operasional instalasi tersebut.

Pj. Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Mohammad Arif Kurniawan, S.T., menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mendukung program SIIP, yang bertujuan meningkatkan akses sanitasi aman di seluruh wilayah kota.

BACA JUGA:Inilah Rincian Pemeriksaan Kesehatan yang Dilakukan Cakada di Pilkada Kota Cirebon 2024

“Pelaksanaan program SIIP di Kota Cirebon mencakup pengelolaan air limbah domestik melalui sistem terpusat dan setempat. Sistem ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan sanitasi yang semakin mendesak,” jelasnya.

Arif Kurniawan juga mengungkapkan salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan program adalah rendahnya kesediaan masyarakat untuk terhubung dengan sistem pengelolaan air limbah.

Padahal, partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan program tersebut. “Saat ini, Kota Cirebon telah memiliki 11.217 sambungan rumah yang terhubung dengan sistem pengelolaan air limbah terpusat, namun capaian ini masih jauh dari target yang diharapkan,” ujarnya.

Meskipun sudah ada upaya penyambungan rumah ke Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat (SPALD-T), baik di skala permukiman maupun perkotaan, banyak warga masih menolak dengan alasan biaya.

BACA JUGA:Tidak Bisa Maju di Pilkada 2024, Anies Baswedan Berencana Buat Partai Politik Sendiri

“Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi aman juga masih kurang. Masih ada praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) terutama di kawasan pesisir, sehingga Kota Cirebon belum mencapai status Open Defecation Free (ODF) 100 persen,” tambahnya.

Sumber: