Polri Kirimkan Tim ke PON XXI Aceh-Sumut, Selidiki Laporan Kemenpora dan Masyarakat

JAKARTA, RADARCIREBON.COM - Buruknya akses menuju venue dan kualitas catering untuk para atlet PON XXI Aceh-Sumut 2024 membuat masyarakat bertanya-tanya.

Sementara, pemerintah sudah menggelontorkan dana ratusan miliar demi suksesnya PON XXI Aceh-Sumut 2024.

Menindaklanjuti hal tersebut, Polri memastikan telah mengirim tim dari satuan tugas (Satgas) yang terdiri dari Polda Aceh dan Sumatra Utara (Sumut) untuk menangani permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut.

BACA JUGA:Perubahan Iklim Berpengaruh Terhadap Tingkat Kesehatan Anak-anak

BACA JUGA:Bukitapit Bumi Persada Salurkan CSR ke Penerima Manfaat di Kota Cirebon

"Tim sudah berangkat ke Aceh dan Sumut, namun ini masih didalami terkait dengan arena mana yang akan dikunjungi tentunya itu membutuhkan proses dan waktu," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Erdi A Chaniago di Jakarta, Jumat 13 September 2024.

Menurut dia, Polri mendapatkan informasi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan juga masyarakat terkait fasilitas PON yang belum memadai, padahal pesta olahraga nasional sudah bergulir.

Untuk itu, lanjut Erdi berdasarkan informasi dan laporan tersebut, Polri membentuk Satgas yang terdiri dari Bareskrim, Polda Aceh, dan Polda Sumut, dalam rangka pendampingan dan memonitor, apakah ada indikasi kasus korupsi atau tidak.

"Polri membentuk tim satgas pendampingan, dan saat ini penyidik Bareskrim berkoordinasi bersama dengan Kemenpora, Kejagung, dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dalam rangka menemukan tindak pidana korupsi pada kegiatan PON," tuturnya.

BACA JUGA:PAN Kabupaten Cirebon Tetap Solid Dukung Pasangan RAHIM di Pilkada 2024

BACA JUGA:Pemprov Jabar Dorong Pendidikan Inklusif dan Berkarakter untuk Indonesia Emas 2045

Kombes Erdi menambahkan, pihaknya masih mengumpulkan informasi terkait kegiatan tersebut, dan apabila ada masyarakat yang mengetahui terkait penyimpangan pengelolaan anggaran bisa disampaikan kepada Polri.

"Memang sudah berangkat ke dua daerah, namun masih di dalami, tentu membutuhkan proses dan waktu, kalau sudah ada informasi atau kejelasan, maka akan disampaikan lagi," katanya.

Sebelumnya, Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Pol Arief Adiharsa mengatakan bahwa telah berkoordinasi dengan Menpora Dito Ariotedjo mengenai dugaan penyelewengan.

Sumber: