66.536 Warga Kota Cirebon Kategori Miskin

KESAMBI– Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cirebon mencatat, penduduk Kota Cirebon tahun 2010 lebih dari 300 jiwa. Dari jumlah itu, 66.536 di antaranya terkategori miskin. Angka itu sebanding dengan 22 persen masyarakat miskin yang tidak beranjak turun. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Ekonomi Bappeda, Ir Dede Achmady, Selasa (11/3). Jumlah penduduk miskin di Kota Cirebon akan mengalami perbedaan jumlah jika diukur dari sisi berbeda. Sebagai contoh, warga miskin dari sisi kesehatan akan berbeda jumlahnya jika dibandingkan dengan hasil Pendataan Sosial Ekonomi Daerah (PSED). “Kalau versi kesehatan, jumlahnya mencapai 150 ribu jiwa atau 50 persen dari jumlah penduduk. Tapi, PSED mencatat sekitar 66.536 orang atau 22 persen,” terang Dede. Karena itu, diperlukan satu data untuk persoalan masyarakat miskin ini. Menurut pria berkacamata itu, jumlah penduduk miskin Kota Cirebon dari bidang kesehatan, ditinjau berdasarkan jumlah warga yang memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Hal ini, akan berbeda dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) maupun PSED. Sebab, indikasi kemiskinan selalu mengalami perbedaan. Berapapun jumlahnya, yang pasti masih banyak penduduk miskin di Kota Cirebon. Dede menegaskan, hanya dengan penanggulangan komprehensif dari berbagai sisi yang dapat mengurangi jumlahnya. Dalam pemaparannya, Dede menyatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah kompleks tentang kesejahteraan, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor saling berkaitan. Antara lain tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang jasa, lokasi, geografis, gender dan lokasi lingkungan. Karena itu, penanagannya juga harus menggunakan pendekatan berbagai sisi. “Tidak cukup hanya dari sisi pendidikan saja, misalnya. Penanganan tidak boleh parsial,” ujarnya. Penyebab kemiskinan di antaranya karena keterbelakangan, ketertinggalan SDM. Pemerintah Kota Cirebon, lanjut Dede, melakukan beberapa strategi percepatan penanggulangan kemiskinan. Yakni, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan mereka, mengembangkan keberlanjutan Usaha Kecil dan Mikro (UKM). Termasuk pula, mensinergikan kebijakan program penanggulangan kemiskinan yang terbagi menjadi tiga kelompok besar. “Bantuan sosial berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat, dan UKM,” bebernya. Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda, Drs Yayat Supriyatna menyatakan, terkait penanggulangan kemiskinan, Pemkot telah melakukan intervensi dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Dengan menggratiskan biaya untuk dua elemen penting itu, Yayat yakin kemiskinan di Kota Cirebon lambat laun semakin berkurang. “Kalau hilang sama sekali hampir tidak mungkin. Karena Cirebon tumbuh menjadi kota berkembang,” ujarnya. Untuk itu, upaya penanggulangan kemiskinan sering dilakukan oleh Pemkot Cirebon melalui berbagai program kebijakan setiap tahunnya. Namun, upaya ini berlangsung dilematis, karena berbagai program yang digulirkan belum mampu menanggulangi kemiskinan. Justru, timbul sikap masyarakat pragmatis dan ingin selalu diberi. Menghilangkan budaya itu, lanjut Yayat, Pemkot Cirebon mulai berputar arah kepada program yang merangsang masyarakat miskin agar kreatif dan inovatif. Dimana, mereka secara sadar dan berkelompok melakukan upaya perbaikan ekonomi. “Banyak program yang akan terus digulirkan. Tetapi, format kebijakannya diubah sedemikian rupa agar mereka memiliki mental wirausaha dan mandiri,” ujarnya. Melalui kegiatan forum SKPD yang dilakukan sebelum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kota Cirebon, Yayat yakin persoalan kemiskinan di Kota Cirebon menemukan alternatif solusi yang baik. (ysf) FOTO: YUSUF SUEBUDIN/RADAR CIREBON MUSYAWARAH. Beberapa SKPD yang terkait bidang sosial budaya dan ekonomi melakukan musyawarah bersama mencari solusi berbagai persoalan di Kota Cirebon, Selasa (11/3).

Sumber: