Pilkada Dianggap Berbiaya Tinggi, PKB dan PAN Sambut Positif Usulan Prabowo Soal Perbaikan Sistem Politik

JAKARTA, RADARCIREBON.COM – Usulan Presiden Prabowo Subianto agar sistem politik di Indonesia terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk diperbaiki disambut positif oleh sejumlah partai politik.

Bahkan, para pengurus partai politik menyambut baik jika Pilkada dipilih oleh DPRD. Artinya, Pilkada tidak dilakukan secara langsung seperti sekarang ini.

Kepada wartawan, Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid mendukung usulan dari Presiden Prabowo Subianto agar ke depan kepala daerah dipilih DPRD.

"Kami mendukung gagasan Presiden Prabowo. Sudah saatnya kita perbaiki sistem politik kita yang berbiaya tinggi," ujarnya, Jumat 13 Desember 2024.

BACA JUGA:Waspada Hujan Lebat, Begini Prediksi BMKG Sepekan Mendatang

BACA JUGA:Dukung Asta Cita Presiden RI, Polresta Cirebon Berikan 150 Paket Makan Bergizi Gratis ke Anak Sekolah

Sebenarnya, lanjut dia, usulan Presiden Prabowo sejalan dengan sikap Fraksi PKB selama ini, agar ada perbaikan sistem politik, seperti Pilkada dipilih DPRD.

Namun, pria yang akrab disapa Gus Jazil, PKB ingin Pilkada yang dipilih oleh DPRD hanya pada level provinsi, yakni Pilkada gubernur dan wakil gubernur.

Sementara, Pilkada untuk bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tetap dipilih secara langsung.

Dia beralasan, otonomi daerah sejatinya berada di kabupaten/kota. Selama ini, gubernur hanya menjalankan fungsi koordinasi sehingga gubernur bisa dipilih DPRD.

BACA JUGA:Apa Itu Love Bombing? Ini Dia 5 Trik Manipulasi yang Sering Digunakan Pria Hidung Belang

BACA JUGA:Sekda Herman Suryatman: Jawa Barat Terdepan dalam Transisi Energi

"Selain pemilihan gubernur itu berbiaya tinggi, sejatinya otonomi daerah itu ada di kabupaten/kota," bebernya.

Tidak hanya itu, kata Gus Jazil, PKB juga mengusulkan pemisahan antara Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

"Pilpres dan pileg perlu dipisahkan sehingga pileg juga mendapatkan perhatian. Jadi pileg dahulu baru kemudian pilpres," tegas dia.

Gus Jazil menegaskan perbaikan sistem politik itu bisa dilakukan melalui revisi paket undang-undang politik yang menggabungkan sejumlah undang-undang, seperti UU Pemilu, UU Pilkada, UU Partai Politik, dan UU lainnya.

"Kami sangat menyambut baik perbaikan sistem politik ke depan," pungkas Gus Jazil.

BACA JUGA:Penemuan Mayat di Jagasatru Kota Cirebon, Begini Kondisinya

BACA JUGA:Penjabat Gubernur Jabar Hadiri Rakornas Pengelolaan Sampah 2024

Hal yang sama juga disampaikan oleh Partai Amanat Nasional (PAN). Ketua DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay menyebut pemikiran serupa sebetulnya sudah lama dibahas di internal PAN.

Hanya saja, mereka masih melakukan kalkulasi lebih detail sebelum menyampaikannya ke publik.

"Kalau ini, Presiden yang memulai mengangkat wacana ini. Kelihatannya akan lebih mudah untuk ditawarkan kepada seluruh parpol yang ada.”

“Dan sekarang ini pun sudah pasti disambut dan diperbincangkan secara internal di masing-masing parpol," kata Saleh, Jumat 13 Desember 2024.

Dia mengatakan bahwa PAN secara umum mendukung pemilihan kepala daerah atau Pilkada yang lebih simpel dan sederhana. Apalagi, Indonesia sudah pernah menerapkannya.

BACA JUGA:Pemda Provinsi Jabar Terbaik dalam Kinerja Total Fiskal Tinggi

BACA JUGA:Sidang Pembunuhan Pacar di Kuningan, Pelaku Divonis Hukuman Mati, Orang Tua Korban Puas

Hasilnya pun menurut dia tidak jauh berbeda dengan kepala-kepala daerah yang ada saat ini.

Mereka yang dipilih melalui DPRD banyak juga yang berprestasi, bahkan legendaris dan masih dikenang sampai sekarang.

"Soal kinerja kepala daerah, tidak diukur dari mekanisme pemilihannya, tetapi justru lebih pada hasil kerja dan pelayanannya kepada masyarakat," tutur politisi yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi VII DPR RI.

Menurut dia, kalaupun kepala daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat, bila tidak bisa bekerja malah tidak ada gunanya.

"Hari ini, kita menemukan banyak tipe kepala daerah yang seperti ini," lanjutnya.

BACA JUGA:Sesama Buruh Majalengka Bentrok saat Demo Mengawal UMK 2025, Ada yang Terluka

BACA JUGA:Demo di Kantor Bupati, Segini Kenaikan UMK 2025 yang Dituntut Buruh Cirebon

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan gagasannya untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia khususnya terkait pemilihan kepala daerah yang dinilai berbiaya tinggi.

Prabowo pun membandingkan pemilihan kepala daerah di sejumlah negara, seperti Malaysia, Singapura, dan India yang jauh lebih efisien.

Hal ini disampaikan Prabowo saat berpidato pada perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Jawa Barat, Kamis 12 Desember 2024 malam.

Prabowo mengusulkan agar ke depannya kepala daerah dipilih DPRD masing-masing sehingga tidak perlu mengeluarkan banyak biaya. Sehingga, uang negara bisa dialih untuk kebetulan lainnya. (*)

Sumber: reportase