SBY Minta Lindungi Keselamatan Capres dan Caleg

JAKARTA - Tensi politik menjelang masa pemungutan suara makin memanas. Di tengah masa kampanye pemilu legislatif, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerima informasi intelijen soal adanya sejumlah tokoh yang mengkhawatirkan keselamatan seseorang. SBY tidak menyebut secara detail seseorang tersebut, apakah seorang bakal capres, cawapres, atau calon anggota legislatif (caleg). Presiden hanya memastikan sudah menugaskan kepada pihak kepolisian untuk memberikan pengamanan secara langsung terhadap pihak yang dikhawatirkan banyak pihak tersebut. \"Saya dapat info resmi, ada sejumlah tokoh yang mengkawatirkan keselamatan seseorang. Saya tidak mengambil enteng isu ini. Lebih bagus negara memproteksi, kepolisian mengambil pengamanan langsung secara fisik terhadap tokoh-tokoh itu,\" kata SBY saat membuka rapat kabinet paripurna di kantor Kepresidenan, Jakarta, kemarin (1/4). Dengan begitu, kata SBY,\" tidak ada lagi kecurigaan, jangan-jangan ada rencana A, rencana B. Presiden mengingatkan, politik itu keras dan kadang-kadang jahat. Oleh karena itu, negara memberi perhatian penuh, karena ini musim pemilu. \"Mari kita jernih berpikir, jangan sampai kita mendapat informasi yang tidak jernih,\" imbuhnya. SBY juga membeber soal laporan terbaru situasi keamanan dan ketertiban pemilu dari Kapolri Jenderal Sutarman. Berdasar laporan kapolri, situasi saat ini cukup wajar sekalipun suhu politik terkait kampanye terus menghangat. \"Saya selalu update Kapolri, tapi sejauh ini berjalan normal. Wajar jika suhu menghangat, kampanye yang disampaikan juga panas, itu wajar. Tahun lalu juga begitu, bahkan di luar negeri ada kericuhan dan korban jiwa. Saya harap kampanye ini berjalan dengan baik,\" katanya. Setelah rapat kabinet, Sutarman menegaskan kepolisian memberikan pengamanan terhadap seluruh pihak yang berlaga baik dalam pemilu legislatif (pileg) maupun pemilu presiden (pilpres). Pengamanan diberikan kepada setiap pihak yang membutuhkan, termasuk para capres yang telah mendeklarasikan bakal maju dalam Pilpres 2014. Saat ditanya terkait pernyataan SBY yang menyebutkan adanya tokoh yang keselamatannya terancam, Sutarman enggan berspekulasi. Dia hanya menegaskan, pihaknya siap mengamankan semua tokoh. \"Pada prinsipnya kita semua tokoh. Yang sudah dideklarasikan kan ada Pak Ical, Pak Jokowi, Pak siapa lagi, Pak Prabowo, atau Pak Wiranto. Semuanya akan kita lakukan pengamanan, walaupun tentunya masih menunggu KPU. Kan siapa calon presiden, wakil presiden, tapi karena sudah di-declare ke publik tentunya ini jadi tanggung jawab kita untuk pengamanan,\" ujar Sutarman. Sementara itu, pengamanan Joko Widodo (Jokowi) sebagai capres yang diusung PDIP belakangan mendapat pengawalan lebih ketat. Polisi pengawal yang sebelumnya berjumlah enam orang, setelah dia mendeklarasikan dirinya menjadi calon presiden, kini jumlahnya bertambah dua kali lipat menjadi 12 personel. Mereka bertugas mengamankan Jokowi dari segala gangguan. Sebelumnya, kekhawatiran adanya kecurangan pemilu dengan melibatkan intelijen sempat dilontarkan sejumlah parpol. Salah satunya adalah PDIP. Dalam beberapa kesempatan kampanye, partai berlambang banteng moncong putih itu mewanti-wanti agar intelijen tidak ikut cawe-cawe dalam hajatan pesta demokrasi lima tahunan. \"Mobilisasi oknum aparat intelijen harus dihentikan,\" tegas Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo belum lama ini. Menurut dia, intelijen memang bisa menjadi faktor yang menentukan ketika bersama-sama dengan kepentingan pemerintah, yaitu untuk menjaga stabilitas negara. Namun bukan untuk kepentingan kelompok tertentu, apalagi dengan melakukan kecurangan dalam pemilu. \"Jangan sampai pemilu ini akan gagal gara-gara kepentingan oknum,\" katanya. Sementara itu, dalam rapat kabinet, SBY menyesalkan adanya pernyataan yang memastikan adanya kecurangan pemilu. \"Berkaitan dengan kecurangan pemilu, pemilu saja belum dimulai, kok sudah disimpulkan pasti curang. Pertanyaannya siapa yang curang,\" kata SBY. Presiden 64 tahun itu menegaskan, pihaknya menengarai tudingan kecurangan tersebut diarahkan pada pemerintah, termasuk dirinya. Dia menekankan, tudingan tersebut tidak berdasar. Sebab, hampir seluruh unsur parpol mengisi sejumlah jabatan di pemerintahan. Dia juga menjamin KPU, Bawaslu dan jajarannya adalah pihak-pihak yang independen. \"Ada rezim pemilihan umum di bawah bayang-bayang Presiden atau pemerintah. Pemerintah itu siapa, di ruangan ini hampir semua parpol ada. Di kepala daerah, semua parpol juga ada. Kalau mau curang, bagaimana curangnya. Mekanisme KPU dan seterusnya sudah cukup akuntabel dan transparan,\" tegasnya. Namun, orang nomor satu di Indonesia itu mengakui dalam masa-masa kampanye seperti ini, berbagai bentuk intimidasi atau ancaman pasti bermunculan. Dia juga mendengar adanya isu intimidasi dan paksaan yang terjadi di beberapa daerah. \"Katanya, ada perangkat di pemda yang memaksa warganya untuk mencoblos salah satu partai. Itu semua harus dibuktikan,\" ungkap SBY. Menyikapi hal tersebut, SBY menyatakan pihaknya menginstruksikan agar semua pihak, khususnya jajaran Bawaslu, Panwaslu dan pihak kepolisian untuk memastikan agar sistem yang ada berjalan dengan baik, sehingga tidak terjadi kecurangan. \"Masyarakat, pers juga bisa berkontribusi, tapi tentu faktual jangan fitnah. Bawaslu, panwaslu juga untuk melakukan pengwasan ketat terhadap semua pejabat negara termasuk bupati dan walikota,\" urai dia. Di bagian lain, hasil penelitian Center for International Relations Studies (CIRES) Universitas Indonesia menunjukkan adanya indikasi keterlibatan oknum aparat, bahkan keberpihakan, dalam pemilu. Dalam penelitian melalui metode focus group discussion (FGD), responden yang tentara mengakui praktik-praktik curang bisa saja terjadi. \"Terutama di daerah-daerah yang terpencil dan bekas daerah konflik,\" ujar peneliti CIRES Edy Prasetyono dalam paparan Manipulasi Pemilu, Pelanggaran Elektoral dan Aparat Keamanan di kampus UI, kemarin. Edy mengatakan, aparat harus melakukan pengawasan ketat sehingga tidak ada oknum yang melakukan praktik kecurangan. Sebab, perilaku oknum itu bisa merugikan nama institusi. Meskipun, dia menyebut, tidak ada jaminan oknum TNI secara perorangan tidak bermain dalam pemilu. \"Memang secara institusi TNI menyatakan netral, tapi publik harus mengawasi jangan sampai ada deal-deal perorangan di lapangan,\" terang Edy. Menurut dia, peluang praktik-praktik kecurangan memang sangat terbuka terjadi dalam pemilu. \"Pada dasarnya, tidak ada pemilu yang suci. Bahkan di negara maju, seperti Amerika Serikat,\" ujar Edy. (ken/fal/agm)

Sumber: