Stop Anggaran Langsung, Ini 'Hadiah' Dedi Mulyadi Untuk Daerah

Stop Anggaran Langsung, Ini 'Hadiah' Dedi Mulyadi Untuk Daerah

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi bakal menghilangkan hadiah berupa anggaran langsung namun diganti dengan program pembangunan.-Tangkapan layar-Youtube @KangDediMulyadi

BACA JUGA:Lomba Desa Dihilangkan, Dedi Mulyadi Siapkan Program Pengganti, Hadiah Rp7,5 Miliar

Tim riset bakal menilai langsung peran PKK dan pemerintah desa atau kelurahan setempat, dalam keberhasilannya di berbagai sektor yang merupakan 10 Program Pokok PKK.

"Nah bagaimana standarisasinya, Saya mau nurunin lembaga riset. Nanti yang nilainya bukan Ibu PKK, yang nilainya adalah lembaga riset," ungkapnya.

Adapun hadiah bagi pemenang, pria yang memiliki ciri khas pakaian serba putih ini, bakal memberikan sejumlah uang.

Namun uang tersebut tidak diberikan secara tunai, melainkan dalam bentuk program pembangunan bagi desa atau kelurahan yang terpilih menjadi juara.

Masing-masing juara pertama hingga ketiga kategori desa dan kelurahan, bakal mendapatkan sejumlah program pembangunan dengan nilai miliaran rupiah.

"Dan hadiahnya adalah 7,5 miliar dalam bentuk program pembangunan, 5 miliar dalam bentuk program pembangunan, dan 2,5 miliar dalam bentuk program pembangunan," jelasnya.

Tidak hanya desa atau kelurahan yang bakal diguyur program pembangunan, pihak kecamatan dan kabupaten juga bakal terkena cipratan hadiah dari Pemprov Jabar itu.

"Dimulai dari kecamatan. Juara kecamatan mendapat stimulus Rp300 juta dalam bentuk program pembangunan, juara kabupaten 1 miliar dalam bentuk program pembangunan," kata KDM lagi.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi memiliki rencana bakal menghilangkan semua jenis lomba tingkat provinsi yang diikuti kabupaten maupun tingkat desa.

Adapun yang menjadi alasannya, karena lomba-lomba tersebut terkesan lebih ke arah seremonial daripada subtansinya.

"Provinsi Jawa Barat tidak akan lagi membuat lomba-lomba. Kenapa? lebih seremonial dari pada subtansinya," ucap Dedi.

Dijelaskannya, gelaran lomba yang biasa dilakukan, selalu membuat kepala daerah maupun instansi lainnya, tidak fokus terhadap pelayanan masyarakat.

Menurut Dedi, kepala daerah atau ibu-ibu penggerak PKK, lebih repot mempersiapkan penilaian ketimbang maksud dari kompetisi tersebut.

"Jadi bukan sibuk pada substansi bahwa lingkungannya harus berhasil stuntingnya harus menurun, kebersihannya, bukan. Mereka bakal sibuk menerima istri pejabat," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: