Unjuk Rasa Jalan Rusak di Cirebon Timur Jadi Kado Ulang Tahun Untuk Dedi Mulyadi

"Kami belum melihat keberpihakan pemerintah provinsi jabar dalam hal pengalokasian anggaran untuk perbaikan jalan di Kabupaten Cirebon," imbuhnya.

Apalagi ia melihat kedepan situasi bukan bertambah baik dengan ditiadakannya Kebijakan budgeting dari provinsi untuk Kota kabupaten. 

"Kalau bagi hasil pajak lebih besar untuk daerah itu perintah undang-undang, bukan kebijakan Gubernur Jabar."

"Lalu kebijakan budgeting akan ditiadakan untuk Kota dan Kabupaten tentu ini yang tidak menyelesaikan masalah, apalagi untuk daerah yang luas seperti Kabupaten Cirebon," bebernya.

Kabupaten Cirebon sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Jawa Tengah (Jateng) tentunya merurpakan etalase Jabar yang harus didukung penuh dan di support secara masksimal oleh Pemerintah Provinsi Jabar melalui kebijakannya yang pro rakyat.

BACA JUGA:Datang ke Lokasi Demo Jalan Rusak, Wakil Ketua Dewan Kabupaten Cirebon Dijeburin ke Sungai

BACA JUGA:Deretan Penjual Oleh-oleh di Jalur Subang-Lembang Sepi Peminat, Ada Apa?

"Aksi ini tentu jadi kado untuk ulang Tahun Gubernur Jabar dari masyarakat Kabupaten Cirebon di Timur, ini sebagai pengingat bahwa pekerjaan rumah Jabar masih banyak, masalah yang harus diselesaikan juga belum tersentuh," jelasnya.

Ditambahkan Maulana, jika Gubernur Jabar tidak mau memperhatikan Kota dan abupaten di daerah perbatasan, ia mengusulkan agar lebih baik dilepaskan saja menjadi daerah mandiri atau membentuk provinsi baru (Provinsi Cirebon-red).

Sementara itu, salah satu peserta aksi, Qorib Magelung Sakti dalam orasinya mengatakan pihaknya menantang Presiden RI dan Gubernur Jabar untuk datang ke Kabupaten Cirebon melihat langsung kondisi infrastruktur yang ada.

"Pak Prabowo Subianto, Presiden RI kami tantang untuk datang ke Cirebon, Kang Dedi Mulyadi yang katanya hebat, kami tantang untuk datang ke Cirebon," ungkapnya. 

Aksi ini mendapat perhatian dari warga sekitar yang berharap masalah infrastruktur ini segera mendapat perhatian lebih dari pemerintah. (*)

Sumber: reportase