Ngadu ke DPRD, Puluhan Petani Tambak Minta Uang Panjar PT KPI Dihapus

CIREBON, RADARCIREBON.COM – Puluhan petani tambak dari Kecamatan Losari mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Rabu (16/4/2025). Mereka menuntut kejelasan hukum atas uang panjar (down payment) yang pernah diberikan PT Kings Property Indonesia (KPI) dalam rencana investasi di wilayah mereka.

Para petani berharap DPRD menjadi jembatan untuk memperjuangkan penghapusan uang panjar yang kini justru menjadi beban setelah perusahaan dinilai wanprestasi.

Audiensi yang berlangsung di ruang rapat Banggar DPRD itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD R Raden Hasan Basori MSi didampingi Ketua Bapemperda Lukman Hakim SHI MH, Ketua Komisi III Anton Maulana ST MM, serta  dua anggota komisi III lainnya, Solekhah dan Supriyadi.

Ketua Forum Silaturahmi petani tambak Kecamatan Losari, Nadhirun, menyampaikan para petani ingin kepastian hukum dari pemerintah daerah, khususnya terkait uang panjar atau DP (down payment) yang telah dikeluarkan PT KPI kepada warga dan petani tambak.

BACA JUGA:5 Cara Terbaik Meracik Kopi Agar Kolesterol Tidak Naik

"Perusahaan telah wanprestasi. Tidak menepati komitmen. Kami menuntut agar uang panjar yang sudah terlanjur diterima masyarakat dihapuskan. Kami minta DPRD dan pemerintah daerah memberikan perlindungan hukum," tegas Nadhirun.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD, R Raden Hasan Basori MSi menegaskan DPRD komitmen, siap mengawal tuntutan petani tambak dengan mengundang PT Kings Property Indonesia.

"Saya sudah berkomunikasi dengan PT Kings Property Indonesia. Mereka tidak bisa hadir hari ini. Mereka menyatakan akan hadir di DPRD, setelah tanggal 25 April. Intinya DPRD siap memfasilitasi dan membantu menyelesaikan," kata RHB --sapaan akrab R Hasan Basori.

Menurut RHB, penyelesaian persoalan ini dalam waktu cepat sangat penting. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan warga dan petani tambak sekaligus menjaga kondusifitas iklim investasi di Kabupaten  Cirebon.

BACA JUGA:DIUNDUR! Demo Jalan Rusak Cirebon Timur Jilid II Digelar Bulan Depan

"Kita tentu membutuhkan investor untuk membangun daerah dan meningkatkan (Pendapatan Asli Daerah) PAD. Jika semua pihak memiliki komitmen yang sama, maka saya yakin Kabupaten Cirebon akan semakin maju," terangnya.

Ditempat yang sama, Lukman Hakim dari Fraksi PKB menyoroti berlarutnya persoalan ini hingga lebih dari lima tahun dikarenakan tersandung kasus hukum yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya mempelajari persoalan ini dari penuturan sejumlah petani tambak yang datang curhat ke rumah saya dan melalui pemberitaan media massa," ungkap anggota DPRD dapil V yang meliputi Kecamatan Losari, Pabedilan, Babakan, Pangenan dan Gebang.

Anggota fraksi PKB itu menegaskan dukungannya atas tuntutan petani tambak yang meminta penghapusan uang muka yang telah dikeluarkan oleh PT Kings Property Indonesia.

BACA JUGA:NGERI! Diduga Ada 100 Korban Dokter MSF di Garut, Polisi: Silakan Laporan

Sebab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cirebon menginformasikan, pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi yang berikan untuk PT Kings Property Indonesia sejak Januari 2018 dan berlaku tiga tahun telah habis masa berlakunya.

"Saya berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara baik. Untuk itu, saya meminta warga dan petani tambak menyiapkan dokumen apapun (jika ada dan memiliki) terkait tuntutan penghapusan uang panjar agar nanti bisa dicocokan dengan data PT Kings Property Indonesia pada pertemuan berikutnya," tandasnya.  

Perlu diketahui berdasarkan  penyampaian para kuwu yang hadir, di Desa Ambulu kurang lebih 200 – 300 warga pemilik tambak yang telah menerima panjar dari PT Kings Property Indonesia. Di Desa Kalisari sekitar 100 warga. Di Desa Kalirayahu sekitar30 warga.

Sementara Kuwu Desa Tawangsari dan Kuwu Desa Losari Lor mengaku tidak tahu jumlah warga yang sudah menerima panjar. Pada kesempatan tersebut hadir pula dari dinas terkait dan Camat Losari. (sam)

BACA JUGA:200 Karyawan PT Yihong Cirebon Dipanggil dan Dipekerjakan Lagi, Akan Ada Rekrutmen Lagi

Sumber: