Desakan Isi Kursi Dirut RSUD Waled Menguat, Pelayanan Pasien BPJS Jadi Sorotan

CIREBON, RADARCIREBON.COM – Rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon diperkirakan segera bergulir dalam waktu dekat.

Namun, perhatian publik justru tertuju pada satu jabatan strategis yang hingga kini masih kosong secara definitif, yakni Direktur RSUD Waled.

Muncul desakan dari masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon agar segera menunjuk direktur definitif guna membenahi manajemen dan pelayanan rumah sakit tersebut.

BACA JUGA:Operasi Lilin Lodaya 2025 Dimulai, Polres Cirebon Kota Siagakan 702 Personel untuk Amankan Nataru

BACA JUGA:RSUD Waled Viral di TikTok, Netizen Ramai Keluhkan Soal Pelayanan

Pasalnya, dengan tidak adanya jabatan direktur definitif, ternyata berdampak pada banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan RSUD Waled, khususnya terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan.

Sehingga, dibutuhkan sosok pemimpin yang tidak hanya memiliki kemampuan manajerial, tetapi juga kepekaan dan hati nurani dalam melayani masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon, Ade Nugroho memastikan, jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Waled akan segera diisi oleh figur baru.

Menurutnya, posisi Plt yang terlalu lama dijabat justru membuat roda organisasi tidak berjalan maksimal, sehingga diperlukan direktur definitif agar manajemen dan pelayanan rumah sakit bisa lebih optimal.

“Calonnya sudah ada, meskipun memang kami akui cukup kesulitan mencari figur yang tepat. Syarat menjadi direktur rumah sakit cukup ketat.”

“Kalau dari kalangan dokter tentu bisa, tapi tetap harus dilihat kompetensinya. Kalau dari luar dokter, harus sudah mengabdi minimal dua tahun di rumah sakit tersebut dan memiliki gelar MARS,” ujar Ade kepada wartawan, Kamis 18 Desember 2025.

BACA JUGA:Keluarga Pasien Kritik Layanan Humas BPJS RSUD Waled, Publik Tunggu Evaluasi Manajemen

Sementara itu, untuk jabatan Direktur RSUD Arjawinangun, hingga kini masih dijabat oleh dr Bambang Sumardi.

Ade menjelaskan, dr Bambang masih dipertahankan karena tengah menjalankan tugas penting untuk membenahi manajemen rumah sakit, terutama di tengah persaingan ketat dengan rumah sakit swasta yang terus bermunculan di wilayah tersebut.

“Kondisi RSUD Arjawinangun saat ini cukup terjepit karena banyaknya rumah sakit swasta. Kami ingin manajemennya semakin baik, sehingga masih perlu dipimpin oleh sosok yang memahami kondisi internal rumah sakit,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, juga menyoroti kinerja rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Cirebon, khususnya RSUD Waled.

Ia menegaskan, seluruh rumah sakit daerah wajib memberikan pelayanan terbaik tanpa membeda-bedakan pasien, baik pasien umum maupun peserta BPJS Kesehatan.

Pernyataan tersebut disampaikan Sophi menyusul viralnya keluhan masyarakat di media sosial terkait buruknya pelayanan RSUD Waled.

Menurutnya, kasus tersebut menjadi indikasi lemahnya manajemen rumah sakit yang berdampak langsung pada kualitas layanan kepada masyarakat.

“Rumah sakit itu memiliki SOP yang jelas. Ada standar pelayanan yang harus dipenuhi dan seharusnya memberikan pelayanan terbaik kepada pasien.”

“Tapi kenapa masih ada kejadian pelayanan buruk, terutama yang menimpa masyarakat pengguna BPJS,” tegas Sophi.

BACA JUGA:Direktur RSUD Waled Cirebon Boleh dari Luar Daerah, BKPSDM Akui Sulit Cari Figur

Sophi menilai, seluruh pasien harus diperlakukan secara adil dan setara. Ia meminta manajemen RSUD Waled segera melakukan pembenahan agar kinerja dan citra rumah sakit tidak terus menurun di mata publik.

Bahkan, jika tidak ada perbaikan signifikan, DPRD siap memanggil direksi dan manajemen rumah sakit untuk dimintai pertanggungjawaban.

“Kalau belum bisa diperbaiki juga, saya akan memanggil seluruh manajemen RSUD Waled. Hal yang sama juga berlaku untuk RSUD Arjawinangun.”

Keduanya sudah berstatus BLUD, artinya pengelolaan manajemennya harus profesional dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.

Desakan publik dan sikap tegas DPRD Kabupaten Cirebon ini diharapkan menjadi momentum bagi Pemerintah Daerah untuk segera mengambil langkah konkret, demi meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit daerah dan mengembalikan kepercayaan masyarakat. (*)

Sumber: reportase