Serahkan 56 SK CPNS, Bupati Imron Komitmen Terpakan Manajemen Talenta saat Mutasi

RADARCIREBON.COM - Bupati Cirebon Drs H Imron MAg menginginkan agar mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Pemkab Cirebon berdasarkan pada manajemen talenta.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Imron saat melakukan penyerahan 56 SK CPNS dan  penandatanganan komitmen penerapan manajemen talenta di lingkungan Pemkab Cirebon, Selasa (29/4).

Ditegaskannya, Pemkab Cirebon siap menerapkan manajeman talenta dalam mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Pemkab Cirebon.

“Di Cirebon, saya minta manajemen talenta ini bahwa PNS kerja yang baik ada penilaian sehingga pengangkatan jabatan sesuai dengan kemampuannya dari penilaian itu,” ujarnya.

BACA JUGA:Di Tengah Dinamika Ekonomi Global, BRI Catatkan Laba Rp13,8 Triliun

Menurut Bupati Imron, dengan manajeman talenta ini tidak ada kepentingan dalam menentukan seseorang pada jabatan selain kepentingan pekerjaan. “Jadi enggak ada lagi kasak kusuk ingin naik jabatan,” tandasnya.
Untuk itu, Bupati Imron minta para PNS untuk fokus bekerja tidak mengejar jabatan.

“Nanti ada penilaian-penilaiannya, yang penting kerja yang baik karena dari kerja yang baik nanti kita akan ada hasilnya, nanti kami akan mengangkat orang sesuai dengan kemampuannya,” ujarnya.

Kepada CPNS yang mendapat SK, Bupati Imron berharap, bisa langsung bekerja dengan maksimal.
Sementara itu, Wakil Kepala BKN RI Haryomo Dwi Putranto mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi keinginan Bupati Cirebon Drs H Imron untuk menerapkan manajemen talenta dalam pengisian jabatan.

“Beliau (Bupati Imron, red) menginginkan ada kandidat-kandidat yang menduduki jabatan itu dasarnya adalah talenta-talenta, tidak ada lagi tawar menawar kemudian kasak kusuk,” ujar Haryomo.

BACA JUGA:VIRAL Video Pelemparan Batu ke Pengendara di Jalan Ahmad Yani Cirebon, Ini Pelakunya Kata Kapolres

Menurutnya, manajeman talenta akan memudahkan kepala daerah dalam menentukan jabatan seseorang tanpa ada beban apapun.

“Itu memudahkan beliau untuk menentukan siapa yang berhak menduduki jabatan kepala dinas. Semuanya, tentu tetap mempertimbangkan integritas moralitas,”  ujarnya.(den/adv)

Sumber: