Rencana KDM Disambut Warga Tionghoa Cirebon, Janji Benahi Kutiong tanpa APBD Tapi Ada Syaratnya

Desain usulan Radar Cirebon atas rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang ingin menata Exit Tol Ciperna arah Kota Cirebon. -M Fazrurochman -Radar Cirebon
Tapi, Ketua Rumah Duka Talang mengajukan syarat. Yakni pembebasan lahan harus dilakukan oleh pemerintah beserta aparat penegak hukum (APH).
Menurut dia, di area tersebut saat ini sudah banyak bangunan liar. Bahkan sudah ada bangunan yang dibuat permanen.
BACA JUGA:Tidak Ikut Turun ke Jalan, Ribuan Pengemudi Ojol Cirebon Dukung Demo Nasional dengan Cara Ini
BACA JUGA:BRI Dukung Purwokerto Half Marathon 2025: Dorong Sport Tourism dan Pemberdayaan UMKM Lokal
Sedangkan mengenai konsep agrowisata, Hadi menjelaskan, bahwa pihaknya akan memberdayakan warga sekitar sebagai pengelola kebun.
Dia membayangkan, jika penataan sesuai rencana KDM dapat diwujudkan, maka kawasan RTH tersebut akan jauh lebih indah.
Hasil perkebunan (buah atau sayur), bisa dinikmati oleh masyarakat sebagai bagian dari upah. Baik itu dikonsumsi atau dijual lagi.
“Kita juga akan buatkan sumur-sumur bor di situ. Kita siap membantu membiayai itu, tanpa membebani APBD atau uang negara," jelasnya.
Lebih lanjut, Hadi menekankan, warga Tionghoa di Cirebon siap melakukan penataan jika kawasan Kutiong berfungsi sebagai RTH dan dikembalikan sebagai lahan pemakaman warga Tionghoa.
Dia menambahkan, bahwa saat ini tidak ada lagi aktivitas warga Tionghoa di Kutiong. Ritual sembahyang kubur atau Ceng Beng sudah lama tidak dilaksanakan di sana. Karena kondisi tidak memungkinkan.
“Kita juga sebetulnya ingin memperingati Ceng Beng di sana. Tapi ya, kembali lagi kita udah miris karena di sana sudah berdiri rumah-rumah semua," katanya.
Hadi juga menyoroti aliran listri dari PLN yang dipasang pada bangunan ilegal di Kompleks Pemakaman Kutiong.
Pemasangan listrik oleh PLN, menurut dia, menunjukan seolah-olah pemerintah ikut melegalkan bangunan liar di sana. Padahal, menurut dia, tanah di sana milik negara.
Mengenai hal ini, Hadi menegaskan, bahwa Komunitas Tionghoa, pernah mengirimkan surat keberatan ke PLN tapi tidak ada tanggapan.
Dia mengatakan, bahwa sampai sekarang listrik dari PLN masih mengalir ke bangunan liar di sana.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: