DPRD Evaluasi Program Pengembangan ASN

CIREBON, RADARCIREBON.COM - Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon  menyoroti output pengembangan SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan Badan Kepegawaian pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), saat rapat pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon tahun 2024, kemarin.

Pasalnya, berdasarkan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Cirebon sebesar 81,14 pada tahun 2024, berada di peringkat 25 dari 27 kabupaten atau kota di Jawa Barat.

Ketua Komisi I Rohayati AMd mengatakan, program pengembangan SDM bagi ASN di lingkungan pemerintah daerah perlu diperjelas outputnya. Sebab, program pengembangan SDM menelan anggaran hingga Rp2 miliar.

“Namun, output yang dihasilkan terhadap kinerja ASN belum tampak. Harusnya memberikan dampak terhadap kualitas pelayanan publik,” kata Rohayati.

BACA JUGA:BRI dan Rumah BUMN Cetak UMKM Siap Ekspor: Kisah Sukses Baker’s Gram

Senada disampaikan Sekretaris Komisi I Nova Fikrotushofiyah. Menurutnya, yang diharapkan bukan hanya capaian di atas kertas. “Yang kami inginkan bukan hanya capaian administratif, tapi juga capaian yang berdampak terhadap peningkatan kinerja ASN,” kata Nova.

Sementara itu, secara spesifik, anggota Komisi I Lukman Hakim menegaskan, peningkatan kualitas pelayanan publik harus menjadi output program pengembangan ASN.

Sementara itu, Sekretaris BKPSDM Kabupaten Cirebon, Ade Nugroho Yulianto SSTP membenarkan anggaran Rp2 miliar untuk pengembangan kompetensi ASN. Namun, anggaran itu mayoritas digunakan untuk melaksanakan orientasi PPPK.

“Anggaran itu sebagai mandatori dari pusat untuk PPPK yang baru diangkat. Makanya, daerah wajib melaksanakan. Wajar juga ketika tidak berdampak langsung pada pengembangan SDM ASN dan pelayanan. Karena mayoritas digunakan untuk orientasi PPPK,” ujar Ade.

BACA JUGA:3 Rekomendasi Wisata Terbaik di Majalengka yang Wajib Kamu Kunjungi

Menurutnya, jumlah PPPK itu ada 3600. Namun, yang baru melaksanakan orientasi sekitar 1900 an. “Jadi masih banyak yang belum melaksanakan. Karena keterbatasan anggaran. Dan di tahun ini kita gelar orientasi PPPK,” tandasnya. (sam)

Sumber: