Sekolah Swasta Jadi Tumbal, Kiai Asal Indramayu Ini Minta KDM Tanggung Jawab

RADARCIREBON.COM – Kiai asal Kabupaten Indramayu minta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM untuk tanggung jawab.

Itu setelah sejumlah sekolah swasta di Jawa Barat dinilai telah menjadi tumbal kebijakan KDM di dunia pendidikan.

Kebijakan terbaru KDM di dunia pendidikan menjadi sorotan tajam beberapa waktu terakhir ini. 

Terutama setelah penerimaan murid baru lewat Sistem Penerimaan murid baru atau SPMB 2025 resmi ditutup.

BACA JUGA:KPK ke Cirebon Periksa 20 Saksi Kasus CSR BI, Tersangka Segera Diumumkan

BACA JUGA:Sekolah Jualan Seragam, Walikota Cirebon Beri Jawaban Begini untuk Keluhan Wali Murid

Khususnya di Jawa Barat, kebijakan SPMB 2025 menuai banyak sorotan. Kebijakan KDM dinilai telah menjadikan sekolah swasta termasuk pesantren sebagai korban. 

Dedi Mulyadi menerapkan beberapa perubahan dalam sistem penerimaan siswa baru. 

Yang paling disorot adalah menaikkan kapasitas siswa dalam satu rombongan belajar atau rombel di sekolah negeri.

Berdasarkan kebijakan KDM, jumlah siswa dalam satu rombel dinaikan dari sebelumnya 36-40 siswa jadi 50 siswa. 

BACA JUGA:Oknum Kuwu Asal Ciamis Nekat Gauli Gadis Desa di Kuningan, Merayu Dijadikan Anak Angkat

Sejumlah pihak menilai bahwa kebijakan tersebut telah membawa dampak negatif terhadap eksistensi sekolah swasta di Jawa Barat.

Kebijakan KDM juga disorot oleh Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Nahdlatul Mubtadiin Al-Islami, Pekandangan Jaya, Kabupaten Indramayu, KH Amani Luthfi.

KH Amin mengatakan, bahwa dirinya merasa prihatin dan meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM bertanggung jawab.

Sumber: