Kemenag Kabupaten Cirebon Perjuangkan Agar BOS Bisa Sentuh Guru Madrasah Swasta

CIREBON, RADARCIREBON.COM – Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat belum menyentuh kesejahteraan guru diseluruh tingkat sekolah. 

Pasalnya, sampai dengan saat ini, masih ada ratusan guru honorer yang bertahan. 

Terutama guru honorer yang mengabdi di madrasah swasta, yang jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan madrasah negeri.

Plt Kepala Kemenag Kabupaten Cirebon, H Slamet SAg MPd, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi tersebut. 

BACA JUGA:Dana BOS di Cirebon Rawan Penyimpangan, LSM Geram Desak Lakukan Audit

BACA JUGA:Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Alumni SMAN 7, Minta Dilakukan Audit Dana BOS dan BOPD, Dapat Rp 3 M per Tahun

Ia menyebut, program BOS dari pemerintah pusat belum sepenuhnya menjangkau seluruh jenjang pendidikan, terutama guru di lembaga Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA).

"Guru-guru DTA ini belum ada nomenklatur anggarannya. Dana BOS belum menyentuh mereka."

"Ini yang sedang kami perjuangkan agar ke depan bisa dianggarkan, minimal melalui hibah daerah atau dukungan lembaga seperti Baznas," ujar Slamet belum lama ini. 

Menurutnya, kesenjangan kesejahteraan guru antara madrasah negeri dan swasta juga masih sangat mencolok. 

BACA JUGA:DPRD Kabupaten Cirebon Janji Perjuangkan Nasib Guru Madrasah Swasta

Di madrasah negeri, hampir seluruh guru sudah berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Namun di madrasah swasta, sebagian besar masih berstatus honorer, dengan penghasilan yang jauh dari cukup.

"Kalau di madrasah negeri, sekitar 99 persen guru sudah terangkat menjadi PPPK. Tapi di madrasah swasta kondisinya jauh berbeda. Banyak yang masih mengabdi tanpa kepastian status dan kesejahteraan yang layak," kata Slamet.

Sumber: reportase