IPW Desak Polri Umumkan Operasi Senyap

JAKARTA - Dukungan terhadap aksi bersih-bersih di tubuh Polri makin menguat. Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Polri segera mengumumkan hasil-hasil operasi senyap lain yang telah dilakukan. IPW menyebut ada tiga kasus pelanggaran yang melibatkan pejabat-pejabat reserse kriminal. Ketua Presidium IPW Neta S Pane menyebut, jajaran Paminal Divpropam Polri belum lama ini melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap tiga pejabat reskrim. Masing-masing di Polres Metro Jakarta Timur, Polda Kalimantan Barat, dan Polres Tegal. \"Informasi yang kami peroleh, pejabat Reskrim Polda Kalbar tertangkap saat menerima suap dari penyelundup gula,\" ungkapnya. Menurut dia, Mabes Polri harus segera merilis hasil operasi tersebut kepada masyarakat. Mulai siapa pejabat yang tertangkap, besaran uang suap, pihak penyuap, hingga langkah hukum yang bakal dilakukan dengan adanya kasus tersebut. dengan demikian, masyarakat akan tahu jika Polri memang punya niat untuk membersihkan jajarannya dari perilaku koruptif. \"Secara umum, kami mengapresiasi upaya Mabes Polri melalui operasi senyap dan OTT. Namun, sebaiknya lebih transparan pada hasil operasinya,\" tuturnya. OTT terhadap ketiga pejabat reskrim itu sudah membuktikan Polri tidak hanya membersihkan jajaran Korlantas saja. Satuan kerja lainnya pun tidak luput dari aksi bersih-bersih. Untuk aksi berikutnya, lanjut Neta, pihaknya mendesak polri untuk menyasar jajaran SDM dan Lemdikpol. Penerimaan Brigadir, Polwan, Polisi Sumber Sarjana, dan Sespim perlu mendapat pengawasan ketat. Sebab, proses penerimaan tersebut sangat rawan suap. Isu yang beredar menyebutkan, suap menyuap untuk SPN dan Polwan mencapai Rp200 juta hingga Rp250 juta perorang. Sedangkan untuk Sespim mencapai Rp300 juta sampai Rp500 juta. \"Kami sudah menyampaikan informasi ini ke Propam Polri dan meminta segera menurunkan tim untuk mengusutnya,\" lanjutnya. Beberapa Polda yang rawan suap tersebut adalah Sumut, Banten, Jakarta, Jateng, Jatim, Jabar, Kaltim, Kalsel, dan Kalbar. Sementara itu, Kadivhumas Polri Irjen Ronny F Sompie menjelaskan, operasi senyap merupakan langkah manajerial untuk menata jajaran internal Polri. Karena itu, biasanya yang turun adalah Paminal dan bersifat tertutup. \"Seperti mereka main petak umpet, atau ada gelagat yang pas, mereka akan melakukan tindakan,\" terangnya. Untuk mempublikasikan kepada masyarakat, pihaknya masih menunggu informasi dari Divpropam. Yang jelas, pihaknya berupaya mencegah penyimpangan sebelum terjadi. Jika menunggu penyimpangan terjadi, maka bisa merusak sistem yang sudah berjalan. (byu)  

Sumber: