Totong: Tak Mampu Bayar, Tak Masalah

*Pastikan Kartu Sudah Dibagikan, Dewan Ungkit Lagi Subsidi dari Pemerintah KEJAKSAN- Kepala SMAN 1 Cirebon Drs Totong Muslihat Nanggadisastra MM angkat bicara soal penahanan kartu ujian sekolah bagi siswa yang masih memiliki tunggakan. Pertama, kata Totong, kartu yang diributkan itu sudah dibagikan kepada seluruh siswa, baik siswa yang telah melunasi administrasi atau yang masih memiliki tunggakan. \"Kami komitmen, sudah membayar atau belum, dibagikan,\" kata Totong kepada Radar Cirebon, kemarin. Kedua, mengenai penahanan kartu ujian sekolah, Totong membantah. Dikatakan, pihak sekolah tidak melakukan hal tersebut. Yang sebenarnya terjadi, lanjutnya, pihak sekolah awalnya membagikan kartu bagi siswa yang sudah melunasi administrasi. Dan bagi siswa yang masih memiliki tunggakan, sekolah kemudian memanggil orang tua siswa. \"Jadi kejadiannya begitu. Kalau misalnya tidak mampu membayar, kami juga tidak mempermasalahkan itu. Kartu ujian tetap akan kami bagikan, meski sudah bayar ataupun belum bayar. Dan hari ini (kemarin, red) kartu dibagikan ke seluruh siswa. Tidak ada pengecualian,\" tuturnya. Sehingga, kata dia, tidak pernah ada penahanan kartu ujian di SMAN 1 Cirebon. \"Yang kami inginkan orang tua itu datang ke sekolah. Dibicarakan. Kalau mau dicicil ya silakan, membayar setengah, tidak masalah atau penyelesaian seperti apa, ya kita bicarakan. Kami juga memudahkan dan tidak mau membebani orang tua siswa,\" tukasnya. Terpisah, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Cirebon Andi Riyanto Lie menyayangkan bila masih ada sekolah yang menahan kartu ujian sekolah dengan dalih ada uang SPP atau uang gedung yang belum dilunasi. \"Mau sudah bayar atau belum, siswa harus tetap ikut ujian. Tidak boleh ada penahanan kartu ujian,\" tutur Andi, kemarin (2/6). Terlebih, kata Andi, selama ini anggaran pemerintah yang digelontorkan untuk pendidikan, khususnya subsidi SPP di tingkat SMA, cukup besar. Bahkan, untuk beberapa sekolah eks RSBI seperti SMAN 1, SMAN 2, SMKN 1, dan SMAN 6 Cirebon, ada subsidi tambahan sebesar Rp300 juta untuk biaya operasional lainnya. \"Mereka sudah ada subsidi tambahan, dibantu pemerintah sudah cukup banyak. Tapi kok masih menahan kartu ujian. Janganlah yang seperti itu,\" tuturnya. Kejadian ini, kata Andi, tak boleh terjadi di semua sekolah negeri yang ada di Kota Cirebon. \"Pokoknya tidak boleh ada penahanan baik kartu ujian ataupun ijazah. Semua siswa berhak mengikuti ujian dan juga mendapatkan ijazah,\" tukasnya. Senada diungkapkan anggota DPRD lainnya, Sumardi. Pria yang akrab disapa Pak De ini meminta pihak sekolah, tidak hanya SMAN 1 Cirebon, untuk berlaku sama bagi siswa. Baik siswa yang tidak mampu ataupun yang mampu. Termasuk juga dalam hal pemberian kartu ujian. \"Kalau memang ada yang belum membayar, janganlah kartu itu sampai ditahan. Jangan ada perbedaan,\" tuturnya. Meski dia yakin pihak sekolah pasti akan mengizinkan siswa yang belum melunasi administrasi untuk mengikuti ujian, tapi dia meminta pembagian kartu ujian dilakukan secara bersamaan. \"Bila saat dibagikan belakangan atau tidak berbarengan dengan siswa yang lain, ini akan menimbulkan grogi pada siswa. Meski sebenarnya sekolah pasti akan membagikan kartu itu,\" lanjutnya. Dia meminta kepada pihak sekolah untuk tidak ada yang menahan kartu ujian sekolah agar siswa tetap bisa mengikuti ujian. Mengenai SPP gratis yang selama ini digembar gemborkan oleh wali kota, Sumardi mengakui ada pengecualian untuk sekolah-sekolah eks RSBI seperti SMAN 1, SMAN 2 dan SMAN 6 Cirebon. Di sekolah-sekolah tersebut, pungutan masih diizinkan dengan alasan kebutuhan operasional sekolah lebih besar dibandingkan sekolah yang lain. \"Ada pengecualian, karena subsidi yang diberikan pemerintah saat ini belum cukup untuk menutupi kebutuhan yang ada,\" tutur Pak De. Meskipun bisa diizinkan memungut, namun Sumardi juga meminta pungutan yang dilakukan jangan sampai memberatkan orang tua. Apalagi pada akhirnya, pungutan yang tidak terbayar itu berujung pada penahanan kartu ujian. \"Karena kasihan bila memang pungutan memberatkan dan akhirnya kartu ujian yang ditahan, siswa juga yang menjadi korban,\" tukasnya. (kmg)

Sumber: