Toto Sepakat Bentuk Pansus Geothermal

**Selama Ini Dewan Merasa Tak Pernah Diajak Bicara KUNINGAN – Sejumlah pucuk pimpinan pada alat kelengkapan DPRD kini mulai bicara soal geothermal. Setelah Ketua Komisi B, H Maman Wijaya, kini salah seorang pimpinan DPRD, Drs H Toto Hartono mau menanggapi polemik tersebut. Dia setuju jika soal rencana pertambangan geothermal dibahas secara formal kelembagaan. Ketua DPC Partai Demokrat Kuningan ini tidak mau terjebak pada pilihan setuju atau tidak setuju. Justru yang dititikberatkan olehnya terkait sosialisasi yang maksimal pada masyarakat. Siapa pun tidak bisa menentukan sikap jika belum mengerti persoalan. “Bagaimana mau menentukan sikap, masyarakat juga belum mengerti kok tentang geothermal ini. Wakil rakyat juga saya kira tidak semuanya paham. Apalagi menyangkut hal-hal teknis, saya selaku pimpinan pun belum mengerti,” ujar Toto saat ditemui Radar usai menghadiri rapat paripurna, kemarin (9/6). Selaku mantan birokrat, pihaknya pun memahami tidak akan ada niatan dari pemerintah yang menggulirkan kebijakan menyengsarakan rakyatnya. Namun akibat sosialisasi yang minim, justru malah membingungkan dan menyengsarakan. Tak heran jika dirinya sependapat, apabila DPRD secara kelembagaan segera melakukan pembahasan serius. Tahapan-tahapan yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku patut ditempuh agar semua pihak mengerti. Bila perlu menurutnya, pansus geothermal dibentuk agar bisa mengundang semua pihak untuk memberikan penjelasan. Termasuk nanti bisa dilakukan studi banding secara benar. “Selama ini dewan tidak diajak bicara, bagaimana mau mengerti persoalan geothermal. Khususnya hal-hal teknis. Makanya saya setuju jika ada pembahasan yang benar. DPRD bisa membentuk pansus yang nanti akan memperolehan kejelasan gamblang,” ungkapnya. Toto sempat mendengar keterangan mantan bupati H Aang Hamid Suganda kaitan dengan WKP (wilayah kerja pertambangan) seluas 24 ribu hektare. Bahkan Aang juga menjelaskan, dari WKP seluas itu yang digunakan hanya satu persennya saja atau dua hektare dari 24 ribu hektare. Namun, Toto tidak begitu percaya begitu saja. Sebab sejauh ini dewan secara kelembagaan belum menerima keterangan resmi hitam di atas putih. Meskipun Aang sudah mengeluarkan pernyataan jaminan, tapi menurut dia, jaminan tidak bisa hanya oleh seorang saja. “Menjamin itu tidak bisa hanya oleh seorang. Makanya perlu dibahas secara benar. Siapa saja pihak yang terlibat patut dipintai penjelasannya oleh kita selaku representasi rakyat Kuningan,” tandasnya. Dia kembali mengulas pentingnya sosialisasi. Polemik yang selama ini berkembang, menurutnya, akibat dari lemahnya sosialisasi. Toto selaku pimpinan dewan pun merasa memahami hal-hal teknis yang berkenaan dengan rencana mega proyek geothermal. Bukankah dana sosialisasi sudah teranggarkan Rp650 juta? Toto mengaku tidak mengetahui adanya anggaran tersebut. Apabila benar ada, menurutnya, dana ratusan juta bukan dana yang sedikit. Semuanya harus bisa dijelaskan karena gara-gara sosialisasi lemah membuat resah masyarakat. “Saya kira angka 650 juta itu bukan sedikit. Kalau memang betul ada, penggunaannya harus dikejar. Karena saya yakin dananya bersumber dari uang rakyat,” tandasnya. Terpisah, Ketua Komisi C DPRD Nuzul Rachdy SE tetap konsisten pada pendapat sebelumnya. “Kalau sikap komisi C kan sudah, mau bicara apa lagi?” ujar politisi PDIP yang kini menempati posisi ketua tim pemenangan paslon Jokowi-JK tersebut. (ded)

Sumber: