Belum Ada Peran dari Wawali

Demokrat Ingin Formatnya Diubah, Undang Anggota Dewan dari Tiap Dapil KEJAKSAN- Program Sapa Warga yang digelar setiap hari Jumat oleh Wali Kota Ano Sutrisno terus menuai kritikan. Akademisi Unswagati Sigit Gunawan SH MH mengatakan gagasan Sapa Warga pada awal terpilihnya Ano-Azis sebagai wali kota dan wakil wali kota untuk melihat kondisi langsung masyarakat. Tapi pada praktinya, kata Sigit, justru melenceng dari gagasan awal. Sapa Warga lebih banyak didominasi acara seremonial dengan menggelar acara di bawah tenda dan semua tamu undangan didominasi oleh dinas-dinas, LPM, dan pengurus RW. “Sapa Warga kalau di zaman Orde Baru itu ya mirip kelompencapir (kelompok pendengar, pembaca, dan pemirsa). Karena mengundang semua elemen masyarakat di bawah tenda yang adem danada tanya jawab,” ujarnya. Tidak hanya itu, Sigit menilai program Sapa Warga lebih cenderung didominasi wali kota. Tidak terlihat peran Wakil Wali Kota Nasrudin Azis, bahkan kecenderungannya terkesan pasif daripada aktif dalam program tersebut. Dalam beberapa kesempatan, sambung Sigit,  Sapa Warga diliburkan dengan alasan wali kota memiliki agenda keluar kota. “Padahal ada wakil wali kota yang bisa menggantikannya. Ini menunjukkan dominasi wali kota dalam Sapa Warga sangat kentara,” sambung Sigit, seraya mengimbau agar program Sapa Warga segera dievaluasi. Terpisah, Ketua Fraksi Partai Demokrat, M Handarujati Kalamullah, mengungkapkan, Sapa Warga hendaknya menjadi program yang benar-benar memiliki dampak positif bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sapa Warga, kata dia, adalah program Ano-Azis saat Pilwalkot 2013. Kalau dalam pelaksanaannya wali kota berhalangan hadir, harusnya bisa diwakilkan kepada wakil wali kota. “Bukan malah diliburkan,” kata pria yang akrab disapa Andru. Dia pun berharap format Sapa Warga bisa diubah. Karena selama ini muncul kesan tidak lebih hanya sebatas seremoni. “Mestinya terjun langsung ke masyarakat. Paling tidak datang langsung ke rumah-rumah sehingga  tahu secara langsung kondisi warganya. Yang pasti Sapa warga itu haknya wali kota, karena DPRD punya agenda reses. Cuma alangkah lebih baik Sapa Warga dan reses ini tidak tumpang tindih,” kata politisi dari Dapil Harjamukti itu. Supaya terjalin sinergitas antara eksekutif dan legislatif, Andru juga mengusulkan agar pemkot juga bisa mengundang anggota dewan per dapil. \"Saya kira harus berjalan. Usulannya agar anggota dewan masing-masing dapil juga diundang, supaya terjadi sinergitas dalam menjaring aspirasi masyarakat,\" terangnya. Sementara Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Cirebon, Dani Mardani, menyarankan agar kegiatan Sapa Warga terus dilanjutkan. Hanya saja, ia mengatakan agar Sapa Warga bisa dievaluasi di tahun mendatang. Salah satunya dengan mengundang anggota dewan per dapil dalam kegiatan Sapa Warga. Alasanya, setiap kebijakan pasti dirumuskan eksekutif dan legislatif. \"Jadi saat Sapa Warga dilakukan anggota-anggota dewan dari dapil di mana Sapa Warga dilaksanakan itu diundang. Misal Sapa Warga di Kalijaga, maka anggota-anggoat dewan dari dapil itu diharapkan agar bisa hadir sebagai yang diundang. Untuk sama-sama mengetahui aspirasi masyarakat. Selama ini kan yang diundang hanya ketua DPRD dan setwan saja,\" ungkap Dani kepada Radar, kemarin. Dani juga mengaku tidak mempermasalahkan kegiatan Sapa Warga yang dijadwalkan setiap hari Jumat, asalkan tidak menggangu pelayanan di OPD yang lain. Kalangan legislatif, sambungnya, juga memiliki program yang hampir serupa, yakni reses. Terkait dengan apakah dewan merasa tersaingi dengan kegaitan Sapa Warga, Dani mencoba membandingkannya. Menurut dia, acara reses dan Sapa Warga itu berbeda. Kalau reses dewan hanya menyerap dan menghimpun aspirasi untuk kemudian ditindaklanjuti menjadi sebuah kebijakan dan realisasi, sedangkan Sapa Warga selain menyerap dan menghimpun, juga menindaklanjuti. \"Bahkan mungkin ada sebagaian aspirasi yang bisa langsung dieksekusi. Konteksnya sama, tapi ada hal yang berbeda. Kalau saya sih merasa tidak perlu kebakaran jenggot. Bila perlu kita harus bisa lebih kreatif dari apa yang dilakukan wali kota dengan anggaran yang ada,\" jelasnya. (abd/jml)

Sumber: