BMKG Pastikan Tidak Ada Tsunami Susulan

JAKARTA - Peringatan tsunami dini di Maluku Utara dan sekitarnya telah dicabut oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Peringatan ini menyusul terjadinya gempa berkekuatan 7,3 SR yang terjadi di laut Maluku Utara. BMKG memastikan tidak ada tsunami susulan pasca tsunami kecil yang terjadi di sejumlah titik, yakni Jailolo, Menado, dan Tobelo. “Meski masih terjadi beberapa kali gempa susulan, tidak akan ada (tsunami). Dari pantau­an monitor kita, trennya menun­juk­kan ancaman tsunami tidak akan terjadi,” ujar Kepala BMKG Andi Eka Sakya saat dihubungi kemarin (15/11). Andi mengatakan, ada dua gempa susulan yang getarannya cukup terasa pasca gempa pertama yakni sebesar 6,2 SR dan 5 SR. Banyaknya gempa susulan pasca gempa pertama yang terjadi pukul 09.31 WIB itu, merupakan hal yang wajar. Namun ia memastikan hingga kini tidak terdeteksi adanya kenaikan gelombang yang menjadi indikasi terjadinya tsunami. “Gempa susulan juga masih ada hingga kini, hanya sudah menurun intensitasnya. Tapi ini cukup aman,” urainya. Kenaikan gelombang ini diakuinya memang terjadi pasca gempa pertama di sejumlah titik, yakni Jailolo sebesar 9 cm, Tobelo 1 cm dan Menado sebesar 3 cm. Kenaikan itu terpantau dari monitor BMKG Menado, Gorontalo, Sorong dan sekitarnya. Hal itu yang kemudian membuat pihaknya mengeluarkan peringatan dini tsunami di sejumlah daerah di sekitar pusat gempa di utara Laut Maluku yaitu di 158 km Timur Laut Bitung atau 160 km Barat Laut Ternate. Wilayah yang mendapat peringatan dini akan adanya tsunami ini antara lain, Maluku Utara (Halmahera, Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Ternate), Sulawesi Utara (Bolaangmongondow Bagian Selatan ,Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Minahasa Bagian Selatan, Minahasa-Selatan Bagian Selatan, Minahasa-Utara Bagian Selatan, Minahasa-Utara), Gorontalo bagian utara, Pulau Buru, dan Pulau Seram. Atas peringatan ini, seluruh Pemerintah Propinsi/Kab/Kota yang berada di wilayah tersebut diharap memperhatikan dan segera mengarahkan masyarakat untuk melakukan evakuasi menyeluruh. Pemerintah juga diminta untuk mengimbau masyarakat menjauhi pantai dan sungai. Berselang beberapa jam, peringatan tersebut dinyatakan telah berakhir oleh BMKG. Sayangnya seluruh masyarakat yang berada dalam wilayah yang diperingatkan telah kacau balau. Masyarakat telah berhamburan keluar untuk mencari tempat perlindungan. Kondisi ini menimbulkan spekulasi jika BMKG terlalu tergesa-gesa mengeluarkan peringatan tsunami. Menanggapi hal ini, Andi memberikan pembelaan. Menu­rutnya, bahaya besar seperti tsunami memang harus segera mendapat tanggapan saat indikasi muncul. Salah satunya naiknya gelombang air laut. “Tentu kita tidak bisa mengabaikan gejala yang ada. Sudah kewajiban kita untuk memberikan informasi,” urainya. Sementara itu, kabar ancam­an tsunami akibat gempa ber­kekuatan 7,3 Skala Richter (SR) di Halmahera, Maluku Utara, sampai ke telinga Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di tengah padatnya jadwal kunjungan kerja ke Brisbane, Australia, Jokowi pun menyempatkan menghubungi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Ma’arif melalui sambungan telepon, untuk menanyakan kondisi terkini terkait pena­nga­nan bencana gempa tersebut. Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, Presiden RI ketujuh itu menelepon Syamsul sekitar pukul 15.00 WIB. Syamsul pun melaporkan bahwa Standard Operating Procedure (SOP) peringatan dini tsunami berjalan dengan baik. “Pak Syamsul melaporkan bahwa sistem peringatan dini tsunami dari BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika). Lima menit setelah gempa peringatan dini tsunami disampaikan melalui berbagai moda komunikasi yang ada oleh BMKG,” papar Sutopo di Jakarta, kemarin (15/11). Sutopo melanjutkan, dari pihaknya pun langsung menyiapkan potensi nasional jika sewaktu-waktu dikerahkan ke lokasi bencana. Selain itu, posko BNPB juga telah berkoordinasi dengan semua Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang daerahnya berpotensi terkena tsunami. “BPBD melaporkan kondisi yang ada di daerah masing-masing,” katanya. Untuk mengantisipasi adanya gempa susulan, Tim Reaksi Cepat (TRC) yang beranggotakan para personil dari Kementerian PU, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan dan TNI telah diberangkatkan ke Halmahera. Tim tersebut akan mendampingi Pemda untuk melakukan assessment di lokasi sekitar gempa. Di samping itu, Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC PB), pesawat terbang, logistik dan peralatan juga tetap disiagakan, jika diperlukan. (mia/ken)

Sumber: