Bensin Rp8.500, Solar 7.500 Per Liter

JAKARTA - Setelah melalui serangkaian pembahasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Tadi malam, Jokowi didampingi sejumlah menteri dalam Kabinet Kerja menyampaikan keputusan pemerintah menaikkan harga BBM sebesar Rp2 ribu. Kenaikan tersebut berlaku bagi bahan bakar jenis premium dan solar. “Saya Presiden RI menetapkan harga BBM yang akan berla­ku pukul 00.00 WIB, terhitung sejak tanggal 18 November 2014. Harga premium dari Rp6500 menjadi Rp8500, harga solar Rp5500 jadi Rp7500,” papar Jokowi di Istana Merdeka, tadi malam. Jokowi memaparkan, keputusan pengalihan subsidi BBM dari sektor konsumtif ke sektor produktif tersebut, memang cukup sulit. Namun hal tersebut perlu dilakukan karena pemerintah membutuhkan anggaran besar untuk membangun infrastruktur dan juga untuk mengembangkan pendidikan serta kesehatan masyarakat. “Anggaran ini (untuk infrastruktur, pendidikan dan kesehatan) tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM,” ujarnya. Presiden RI ketujuh itu pun mengaku siap menghadapi kontroversi terkait keputusan­nya tersebut. Untuk itu, Jokowi memastikan program perlindungan sosial yang terdiri dari Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP),” segera didistribusikan secara merata sebelum akhir tahun. Harapannya, program perlindungan sosial tersebut dapat menjaga daya beli masyarakat dan mampu memicu adanya usaha-usaha di sektor ekonomi kreatif. “Pasti akan bermunculan pen­dapat yang setuju dan tidak setuju. Pemerintah sangat menghargai setiap masukan-masukan. Semoga keputusan pengalihan subsidi ke arah sektor produktif ini merupakan jalan terbuka untuk menghadirkan anggaran belanja yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan,” papar Jokowi. Pernyataan Jokowi tersebut didukung Menko Perekonomian Sofyan Djalil. Dia memaparkan pemerintah memastikan bahwa dampak kenaikan BBM, bisa minimum. Dia mengungkapkan, pengalihan bantuan atau kompensasi BBM diperuntukkan bagi 15,6 juta kepala keluarga dari kategori miskin dan hampir miskin. “Dan itu kompensasi tersebut akan dikompensasi lebih besar dari dampak inflasi. Mulai besok (hari ini) Kantor Pos akan memasarkan dan sudah ada kartu yang berjalan. Jadi semua ini sudah harus dipersiapkan dengan baik,” kata Sofyan di Istana Merdeka, kemarin. Menkeu Bambang Brodjone­goro menambahkan, de­ngan pengalihan subsidi BBM tersebut, maka akan membe­rikan tambahan dana untuk belanja produktif di atas Rp100 triliun. Dana tersebut akan digunakan sebagian untuk infrastruktur, sedangkan sebagian lagi digunakan untuk memperkuat program perlindungan sosial yang sudah berjalan. “Dan yang paling penting lagi adalah untuk mewujudkan visi dari Presiden, untuk pengembangan di sektor maritim. Kira-kira gambaran besarnya seperti itu,” papar Bambang di Istana Merdeka, kemarin. Namun, Bambang tidak memungkiri bahwa kenaikan harga BBM itu akan membawa dampak inflasi. Meski begitu, dia menyatakan semua pihak tidak perlu khawatir, karena pemerintah telah memperhitungkan dengan matang hal tersebut. “Tentunya perkiraan awal kenaikan Rp2000 baik untuk premium dan solar, maka tambahan inflasi untuk tahun ini ada pada kisaran 2 persen. Jadi kalau kita mengambil base line 5,3 persen maka perkiraan inflasi akhir tahun 7,3 persen untuk 2014. Tentunya masih ada dampak inflasi di Januari 2015 sampai Pebruari, tetapi jumlahnya tidak akan besar di dua bulan pertama, November dan Desember 2014,” urainya. Menyoal tambahan ruang fiskal, Bambang menyatakan pemerintah berharap akan terjadi penurunan defisit APBN 2015. Targetnya, penurunan defisit anggaran mencapai 2,2 persen. “Kita harap dengan nanti setelah berapa untuk infrastruktur, perlindungan sosial dan keperluan lain, yang diharapkan defisit itu bisa dikendalikan dibawah 2,2 persen,” imbuhnya. Di tempat yang sama, Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan bertepatan dengan pengalihan subsidi BBM itu, Kementerian ESDM sudah mengeluarkan peraturan menteri (Permen) nomor 34 tahun 2014. Isinya aturan itu terkait harga jual eceran dan kosumen pengguna jenis bahan bakar minyak jenis tertentu. Menurut Sudirman, inti dari permen itu sesuai dengan pengumuman kenaikan harga BBM yang dikatakan presiden. “Bahwa mulai pukul 00.00 hari ini harga jual eceran bahan bakar minyak tertentu ditetapkan minyak tanah tetap Rp2500 per liter, bensin atau gasoline ron 88 dari Rp6500 menjadi Rp8500 per liter dan solar dari Rp5.500 menjadi Rp 7.500 per liter,” terangnya. Untuk menghindari adanya antrian panjang di SPBU dan kelangkaan BBM, Sudirman mengatakan Pertamina sebagai pelaksana distribusi BBM bersubsidi akan lakukan persiapan. Dia menjelaskan bahwa persediaan BBM sampai saat ini masih aman. “Tidak perlu rusuh berbondong-bondong ke SPBU. Selisihnya hanya sedikit. Jadi masyarakat tidak perlu panik,” ucapnya. Sementara itu, sebagai kompensasi kenaikan BBM, pemerintah sudah mengeluarkan tiga kartu yang dikenal sebagai tiga kartu sakti Jokowi. Yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Namun sampai kini penyebaran kartu itu belum merata. Menanggapi itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawan­syah mengatakan bagi warga yang belum dapat kartu bisa meng­gunakan kartu perlindungan sosial (KPS). “Mulai hari ini sam­pai tanggal 2 Desember warga di 34 provinsi bisa melaku­kan pencairan di PT POS,” ujarnya. Khofifah mengatakan, bantuan yang diberikan pemerintah itu besarnya Rp400 ribu untuk dua bulan. Jadi setiap bulan warga akan mendapatkan Rp200 ribu. Bentuknya simpanan. Dia mencontohkan di Jakarta. Khofifah mengatakan pemerintah sudah membagikan 600 KSP. Dari 600 pemegang kartu itu yang sudah mengambil uang jumlahnya 403 orang. Hanya 15 orang yang mengambil penuh Rp200 ribu. “Ide dasarnya agar masyarakat ambil sesuai kebutuhan. Kalau butuh Rp200 ribu ya ambil semuanya. Kalau butuhnya sedikit ya ambil secukupnya,” terangnya. Lebih lanjut Mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan di era Gus Dur itu mengatakan, pencairannya digilir di setiap daerah. Dia belum tahu urutan per­tama kota atau kabupaten ma­na yang menerima bantuan itu. “Yang tau PT POS,” tuturnya. Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago mengatakan dana KPS itu berasal dari dana cadangan pemerintah. Namun nantinya program itu akan berlanjut sampai bulan ke enam. “Anggaran kartu nantinya dari APBNP,” ujarnya. Namun, pemerintah masih mendapatkan ganjalan jika menggunakan APBNP. Sebab sampai saat ini DPR belum membahas APBNP. Lantaran masih disibukkan dengan perdamaian kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP). Dikhawatirkan DPR tidak punya waktu untuk membahas anggaran kartu itu. Mantan pengamat kebijakan pemerintah itu mengaku optimis DPR bisa cepat bersatu. “Kami doakan cepat selesai. Masak DPR mau menyusahkan rakyat. Nanti DPR yang disalahkan,” paparnya. (ken/aph)

Sumber: