DPC Partai Hanura Dorong Pemda Tingkatkan IPM

Pendapatan Honorer Harus Sama dengan UMK DPC Partai Hanura Kabupaten Cirebon mendorong kepada pemerintah daerah agar dapat meningkatkan pendapatan tenaga honorer sama dengan upah minimum kabupaten (UMK). Sebab, dengan demikian pemerintah telah melakukan upaya pengentasan kemiskinan yang nyata dan menjadi penunjang peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM). “Dengan naiknya BBM dan adanya inflasi, pendapatan masyarakat harus diperhatikan. Apalagi, permasalahan di Kabupaten Cirebon yang paling fatal adalah pendapatan komisinya rendah dan tingginya angka kemiskinan,” ujar Ketua DPC Partai Hanura, H Rakhmat SE, kepada Radar, Minggu (30/11). Menurutnya, untuk meningkatkan penghasilan masyarakat, pemerintah daerah harus berkomitmen menjalankan UMR dan UMK. Dirinya mendorong kepada anggota DPRD dari Fraksi Hanura mengatur bahwa pendapatan tenaga honorer minimalnya harus standar dengan UMK. “Jangan sampai honorer hanya digaji Rp800 ribu, yang itu namanya di bawah UMK. Tentunya ini sangat tidak manusiawi. Kalau gaji honorer disamakan dengan UMK, kita bisa mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Cirebon dan akan punya rating yang lebih baik dari yang sebelumnya,” ucapnya. Dia menjelaskan, kondusivitas daerah harus lebih diutamakan, artinya jangan sampai ada kegaduhan antara legislatif dan eksekutif. Kalau muncul kegaduhan, semua regulasi program tidak akan berjalan dengan baik. “Minimalnya kegaduhan di Kabupaten Cirebon ini diminimalisir, buang egosentris kita masing-masing. Karena pemimpin-pemimpin kita yang sekarang dapat amanah harus dapat memikirkan bagaimana caranya masyarakat Kabupaten Cirebon lebih sejahtera,” tukasnya. Rahmat menambahkan, sebetulnya Kabupaten Cirebon miskin itu bukan karena historis, tapi miskin secara struktural atau salah kepe­ngu­rusan kepemimpinan. “Kasian masyarakat Cirebon, oleh karena itu saya menekankan kepada seluruh kader dalam kegiatan pendidikan politik adalah politisasi di dalam pembangunan daerah, sehingga para calon pemimpin di Partai Hanura tidak hanya sebatas lisan saja yang menimbukan kebohongan publik,” jelasnya. Secara nasional Partai Hanura koalisi dengan pemerintahan kabupaten, tapi pihaknya akan tetap objektif dalam menilai, mana yang terbaik untuk didukung dan tidak. Ada beberapa hal yang regulasinya di Kabupaten Cirebon mesti dirubah terutama perbankan (BPR, red). “Kalau ada nawaitu ingin membaiki, perbaiki terlebih dahulu dari ting­kat kesejahteraan masya­rakat. Kalau regulasinya tidak dirubah, sama saja omong kosong. Yang penting adalah jangan ada kegaduhan di Kabupaten Cirebon, itu saja dulu diperbaiki,” pungkasnya. (sam/adv)

Sumber: