Petani Blokade Armada Tol Cikapali

Badan Pengelola Jalan Tol Harus Turun Tangan MAJALENGKA – Ratusan masyarakat yang notabene petani di Desa Bongas Kulon Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka menutup akses jalan armada pengangkut material tol, Senin (1/12). Aksi yang dilakukan petani ini sebagai buntut kekesalan akibat akses pertanian di wilayah tersebut tidak berfungsi lantaran tertanam urukan tanah megaproyek Tol Cikampek-Palimanan (Cikapali). Koordinator aksi, Darto JE menegaskan padahal pihaknya sudah melayangkan surat permohonan pembuatan jalan baru sebagai akses petani sejak Maret lalu. Karena tidak kunjung ditindaklanjuti, pihaknya kembali mengajukan surat dua bulan berikutnya (Mei) ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Majalengka. Namun demikian, hingga pembuatan jembatan penyeberangan dari pihak tol hampir rampung, justru tidak ditanggapi dengan serius. Pihaknya menyalahkan kepada Bappeda yang merekomendasi alur pembuatan akses yang beberapa puluh tahun sudah ada. “Kita ikuti prosedur yaitu alurnya kan dari Bappeda ke Balai Pengelola Jalan Tol (BPJT) yang nantinya akan merekomendasikan melalui survei dilakukan oleh PT Lintas Marga Sedaya (LMS) yang ditembuskan ke PT NRC serta memberikan petunjuk ke sub yaitu PT Hutama Karya (HK),” tegasnya. Akan tetapi, ajuan tersebut belum juga direspons oleh Bappeda maupun pengembang jalan tol tersebut. Sehingga menimbulkan gejolak di masyarakat khususnya para petani di tiga desa yakni Desa Bongas Kulon, Bongas Wetan dan Desa Pancaksuji Kecamatan Sumberjaya. Bahkan dari sejumlah informasi yang berkembang saat ini, akibat keberadaan pembangunan tol sejumlah sarana irigasi maupun jalan pertanian yang digunakan para petani sebagai akses vital dalam menggarap lahan sawahnya terdapat enam desa. Untuk di wilayah Bongas Kulon, Darto menyebutkan sebanyak 20 hektare sawah di sebelah areal pembangunan jalan tol ini nyaris terbengkalai karena akses tertutup. Para petani mengancam jika dalam beberapa hari ke depan tidak kunjung ditindaklanjuti, akan membuat terowongan sendiri dan kembali akan berunjuk rasa dengan estimasi massa yang lebih banyak. Salah seorang petani setempat, Nali (50) menyatakan akses jalan itu sebenarnya sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Ini sebagai tumpuan bagi masyarakat khususnya para petani di tiga desa yang digunakan untuk musim garap serta panen. Namun saat ini petani tidak bisa masuk ke area persawahan miliknya lantaran tertutup oleh urukan material tol. “Dulu itu bisa dipakai sebagai akses traktor maupun mobil pikap saat musim panen. Sekarang dengan tidak adanya akses lahan, kami juga belum bisa menggarap sawah padahal beberapa minggu ini sudah mulai masa tanam. Kami mendesak kepada pihak berwenang agar secepatnya menindaklanjutinya,” pintanya. Para petani terus menutup akses jalan bagi armada pengangkut material urukan tanah merah dengan batu dan besi. Akibatnya sejumlah armada terpantau tidak bisa mengirim material tanah ke lokasi tujuan. Ratusan petani kemudian memaksa menurunkan material urukan tersebut. Kemudian mereka membajak armada di lokasi yang dijadikan sebagai fasilitas berunjuk rasa ke kantor Bappeda. Sementara itu, saat berunjuk rasa di depan kantor Bappeda perwakilan petani kemudian diajak diskusi ke aula. Dalam musyawarah tersebut, perwakilan PT Nusa Raya Cipta (NRC) selaku kontraktor pelaksana pembangunan Tol Cikapali, Windu mengatakan, pihaknya sudah mengerjakan konstruksi jalan tol sesuai dengan gambar yang diberikan oleh PT Lintas Marga Sedaya (LMS). “Kita tidak punya kewenangan mengubah atau menambahkan konstruksi maupun bangunan tambahan lain di luar yang sudah ditentukan oleh LMS. Yang kita kerjakan, hanya mengacu pada gambar dan spesifikasi yang telah ditentukan LMS,” kata Windu. Menurutnya, kalaupun masyarakat menginginkan adanya tambahan infrastruktur penyeberangan melewati jalan tol, mesti mengajukan dulu permohonan kepada Kementerian PU melalui Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT). Nantinya jika BPJT menyetujuinya, akan memerintahkan kepada PT LMS selaku konsultan membuat tambahan konstruksi yang akan dikerjakan oleh NRC. Namun, untuk sementara, pembangunan pagar pembatas yang memisahkan jalan tol dengan lahan warga lainnya, dihentikan dulu pembangunannya, sehingga warga masih bisa melintas, sambil menunggu masukan dari warga yang akan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait. Kapolsek Sumberjaya AKP H Dedi Budiana SH MH yang menengahi pertemuan warga dengan Bappeda dan pihak penggarap jalan tol mengatakan, untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat, instansi terkait maupun pengembang jangan berbelit-belit. Karena yang diinginkan warga adalah solusi dengan tindakan nyata. Dedi mengaku sudah tiga kali timbul gejolak antara warga dan pihak pengembang, namun berhasil diredam oleh pihak kepolisian dan TNI di wilayah tersebut. Kalaupun ke depannya timbul lagi gejolak karena warga tidak puas, dia tidak yakin jika pihaknya dapat meredamnya. “Konkretnya, pihak-pihak terkait yang hadir di sini, kasih kepastian kepada warga. Karena mereka berharap ada kepastian dari jalan penyeberangan yang diminta mereka. Kalaupun mereka datang ke sini (Bappeda), karena mereka tahunya BPJT akan turun apabila ada rekomendasi dari Bapeda. Jadi, sebaiknya cepat diselesaikan supaya tidak terus berlarut-larut pelaksanaannya, nanti bisa terhambat seluruh pembangunannya,” sebutnya. Sementara itu, Kepala Bidang Sarana Prasarana Bappeda Majalengka Mamat Rahmat menuturkan jika nasyarakat menginginkan perubahan infrastruktur penunjang jalan tol, maka harus ditempuh sesuai prosedur. Mengenai rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh Bappeda, pihaknya bersama pihak terkait akan turun dulu ke lapangan untuk meninjau kondisinya, kemudian akan dilanjutkan dengan membahasnya beserta pihak pengembang atau penggarap jalan tol. (ono/azs)

Sumber: