Taspen Enggan Lebur dengan BPJS Ketenagakerjaan

JAKARTA - PT Taspen atau Tabungan dan Asuransi Pensiun (Persero) memberikan sinyal keengganan untuk dilebur bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Perbedaan produk dan segmen dengan BPJS Ketenagakerjaan menjadi alasan utamanya. Sinyal itu dilempar oleh Direktur Utama Taspen Iqbal Latanro kemarin (10/12). Iqbal mengatakan, PT Taspen hanya akan mengelola dana pensiun untuk pegawai negeri sipil (PNS) dan jaminan hari tua. Sementara BPJS Ketenagakerjaan berada di sisi non PNS. Sehingga hal itu tidak akan mengganggu kinerja kedua lembaga ini. Mengacu pada UU No 24/2011 tentang BPJS yang menyatakan, bahwa Taspen tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan Tabungan Hari Tua (THT) dan program pembayaran pensiun bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru sampai dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Iqbal menuturkan jika pihaknya pada tahun depan tetap akan menambah jumlah peserta dan menargetkan penambahan jumlah dana kelolaan. Bahkan, pihaknya berniat menambah dua produk jaminan lagi yakni Jaminan Kecelakaan Kerjadan Jaminan Kematian. “Kepesertaan mungkin tidak signifikan karena penambahan jumlah PNS baru kan terbatas,” ungkapnya. Padahal, program tersebut juga akan dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan yang akan mulai beroperasai pada 1 Januari tahun depan. Meski hingga kini masih banyak aturan BPJS Ketenagakerjaan yang masih belum rampung. Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Chazali Situmorang mengatakan peleburan itu bisa saja tidak dilakukan. Sebab menurutnya, PT Taspen tidak memiliki kewajiban seperti PT Askes dan PT Jamsostek yang mendapat kepastian untuk dibubarkan tanpa likuidasi dan secara otomatis berubah menjadi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. (mia)

Sumber: