Dewan Kaget, Mutasi Selalu tanpa Koordinasi

Pelaksanaan mutasi yang digelar kemarin (21/1) rupanya membuat anggota legislatif kaget. Para wakil rakyat ternyata tidak mengetahui gelaran tersebut. Bahkan komisi I yang membidangi persoalan kepegawaian dan pemerintahan tidak mendapatkan undangan mutasi. Kekecewaan itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, H Yoyo Siswoyo, yang mengaku baru mendengar kabar mutasi dari awak media. Dirinya pun mengaku sebagai pimpinan komisi I DPRD tidak mendapatkan undangan dari pihak eksekutif. “Ini kebiasaan buruk, karena apa pun bentuknya, kita ini mitra kerja pemerintahan. Ini sudah terjadi beberapa kali dan ini merupakan kebiasaan buruk,” tuturnya, kemarin (21/1). Meskipun memang mutasi merupakan hak prerogatif bupati, namun Yoyo mengatakan, idealnya anggota DPRD diberi informasi. Sehingga komunikasi dan pengawasan bisa tetap berjalan. “Justru saya baru dengar sekarang. Saya tidak dapat undangan,” tuturnya. Mengenai posisi kepala dinas kesehatan yang dijabat oleh tenaga nonmedis, Yoyo meminta agar pejabat yang bersangkutan bisa bekerja optimal. Bila memang pejabat tersebut dianggap mampu, maka para wakil rakyat menunggu bukti kinerja dari pejabat itu. Bagi Yoyo yang terpenting, pejabat tersebut bisa bekerja profesional dan meningkatkan pelayanan. “Dulu pernah ada kejadian kepala bappeda dipimpin oleh dokter. Ya meskipun bukan tenaga medis, tapi saya harap bisa menjalankan tugas sesuai dengan harapan masyarakat,” tuturnya. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon H Mustofa juga mengaku, hingga saat ini pihaknya tidak menerima tembusan terkait mutasi. Padahal seharusnya, sebagai mitra kerja, DPRD setidaknya dibertahu atas proses mutasi yang sudah dijalankan. “Kalau proses kebijakan memang semuanya kebijakan eksekutif. Yang jelas seharusnya kalau mutasi ada tembusan ke kita (DPRD, red). Di meja saya enggak ada. Harusnya ada,” ucapnya, kemarin (21/1). Tidak adanya tembusan ini, dikhawatirkan Mustofa mengganggu fungsi pengawasan DPRD. Pasalnya, DPRD tidak mengetahui para pejabat  yang menduduki pos-pos baru. “Sementara mereka (eksekutif, red) adalah mitra kami. Bisa jadi hal ini mengganggu kami dalam melakukan pengawasan,” tukasnya. Posisi Kepala Dinas Kesehatan yang bukan diisi tenaga medis juga disoroti Mustofa. Dirinya khawatir, pemilihan pejabat tersebut menimbulkan pertanyaan di masyarakat. “Yang jelas kalau berbicara proporsional dan profesional, kita melihat latar belakang dan disiplin ilmu yang dimiliki,” tukasnya. (kmg)

Sumber: