Freeport Membangkang

Dinilai Tidak Efisien Justru Tolak Pindahkan Smelter dari Gresik JAKARTA - Keputusan Menteri ESDM Sudirman Said yang mengabulkan pembangunan smelter PT Freeport Indonesia (FI) di Gresik, termasuk perpanjangan izin ekspor berbuntut panjang. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR kemarin, Presiden Direktur PT FI Maroef Sjamsoeddin dituding telah melakukan kesalahan besar. Parlemen beranggapan, smelter di Gresik tidak tepat kalau dilihat dari sudut pandang efisiensi. Mencurigakan karena PT FI yang beroperasi di Papua malah membangun tempat pemurnian bijih mineral di Jawa Timur. \"Efisiensi itu juga memberi keuntungan lebih banyak. Saya heran,\" ujar anggota asal Nasdem, Kurtubi. Mantan pegawai PT Pertamina (Persero) itu menyebut alasan PT FI bahwa smelter layak dibangun di Gresik karena dekat pelabuhan, dan sumber listrik mengada-ada. Sepengetahuannya, setiap perusahaan tambang besar selalu punya pembangkit listrik sendiri. Selain itu, infrastruktur berupa pelabuhan sebenarnya sudah dimiliki perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu. \"Jangan di Gresik, kalau smelter ada di Papua, DPR bisa mendorong pembangunan industri lainnya di sana,\" imbuhnya. Malah, dia sempat melontarkan celetukan soal kecurigaan ada material lain yang dibawa oleh kapal menuju Gresik nantinya. Dia juga menyinggung soal kecilnya royalty yang dibayarkan PT FI kepada pemerintah Indonesia. Saat kontrak karya (KK) pertama, Indonesia hanya mendapat royalti sebesar 1 persen. Di KK kedua, naik menjadi 3,75 persen. Jumlah itu dinilai sangat kecil. Tidak sebanding dengan keuntungan PT FI. Oleh sebab itu, dalam renegosiasi kontrak yang saat ini dibicarakan dengan Kementerian ESDM, dia berharap ada perubahan signifikan. Dia meminta Maroef yang purnawirawan TNI AU itu melobi Freeport McMoran selaku induk perusahaan. \"Tolong diyakinkan, kekayaan Indonesia sudah cukup dinikmati Freeport. Royalti setidaknya 21 persen,\" katanya. Dia lantas meminta PT FI untuk menyampaikan laporan keuangan secara detil. Kurtubi merasa perlu untuk melihat berapa biaya yang dikeluarkan perusahaan itu selama ini. Lulusan Coloroado School of Mines, AS, itu mengajak anggota Komisi VII lainnya untuk tidak percaya begitu saja dengan auditor independent PT FI. Anggota Komisi VII lainnya, Ramson Siagian juga meminta penegasan soal perpanjangan MoU serta izin ekspor. Dia lantas menyinggung UU 4/2009 tentang Minerba yang mewajibkan semua perusahaan tambang membangun smelter karena ekspor mineral mentah sudah tidak boleh lagi. Dalam masa transisi, Ramson mengatakan ada waktu lima tahun untuk mempersiapkan diri termasuk menyiapkan smelter. Nah, keputusan Kementerian ESDM dan PT FI yang mendapat perpanjangan izin disebutnya tidak boleh. \"Kita harus menaati aturan itu. Menteri ESDM juga harus membaca UU supaya tidak melanggar,\" terangnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said sempat mengancam tidak memberikan izin ekspor kalau PT FI tidak kunjung membangun smelter. Belakangan, PT FI memastikan telah siap membangun smelter. Setelah melihat data-data yang diberikan, Sudirman Said akhirnya memberikan perpanjangan izin ekspor. Untuk perpanjangan kontrak, menteri memang belum memberi keputusan. Disebutkan ada beberapa poin yang belum disepakati dan akan dibahas dalam enam bulan ke depan. \"Sudah dibangun smelternya? Kalau belum, dipindah ke Papua dan tunda ekspor sampai smelter jadi,\" katanya. Bowo Sidik dari Partai Golkar lantas memberikan tantangan pada Maroef. Sebagai purnawirawan TNI, Maroef harus setia terhadap Indonesia. Nah, kalau Freeport McMoran selaku induk memberikan tekanan agar mengabaikan Papua, mantan Wakil Kepala BIN itu harus melepaskan jabatannya. \"Berani nggak untuk mundur kalau Freeport McMoran menekan agar tidak memberikan banyak manfaat untuk Papua?\" tanya dia. Soal itu, Maroef usai RDP tidak secara langsung menjawab tantangan Bowo. Dia mengatakan siap memberikan manfaat yang baik untuk Papua. Kalau dianggap gagal, dia mengirimkan sinyal siap mundur atau diganti. \"Saya tidak pernah mengirimkan lamaran,\" ucapnya. Sedangkan terkait smelter, menurutnya Gresik adalah pilihan yang pas. PT FI tidak mungkin memindahkan ke Papua saat ini karena sudah ada rencana jangka panjang. Dia menjamin pembangunan dekat Petrokimia Gresik itu memberikan value added bagi pemerintah. Maroef menyebut ada simbiosis mutualisme nantinya. Limbah asam sulfat dari smelter bisa diolah lagi oleh Petrokimia. Proses pengolahan bisa berlangsung cepat karena jaraknya hanya 200 meter. Turunan lain juga bisa dikelola oleh industri lainnya. \"Tidak ada kalimat dari saya kalau  Freeport tidak akan membangun sesuatu di Papua,\" tegasnya. Dia meyakinkan ada proyek lagi untuk membangun Papua. Yang jelas, dia meminta dukungan agar PT FI bisa terus berjalan. Sebab, ada 12.333 karyawan yang terdiri dari pekerja asli Papua 4.296 orang, non Papua 7.859 orang, serta ekspatriat 178 orang bisa kehilangan pekerjaan. \"Saya jamin kepada bapak-bapak, kami tidak akan berhenti membangun di Papua,\" ungkapnya. (dim)

Sumber: