Anggota Dewan Siap Tes Urine

DARI 50 anggota dewan yang ada, sebagian besarnya menyatakan kesiapan untuk dites urine. Hal itu perlu dilakukan untuk membuktikan bahwa tak ada yang mengonsumsi narkoba. Di ruang persidangan, kemarin, para wakil rakyat memang sempat ramai membahas pejabat eksekutif yang diduga pecandu narkoba. Rata-rata penasaran terhadap siapa empat pejabat yang diduga mengunakan narkoba. Ada juga yang menyayangkan kenapa pihak terkait tidak berani membuka nama para pejabat itu. “Minimalnya inisial nama. Masa tidak ada inisial sama sekali,” ketus salah seorang dari mereka. Beberapa anggota dewan yang berkumpul waktu itu antara lain Oyo Sukarya SE MMPub, Apang Sujaman, Drs H Momon Suherman, Etik Widiati, dan Rakim Sungkar. Bahkan menyusul Rana Suparman Ssos, Toto Tohari SE, Nana Nurhaya, Nuzul Rachdy SE, dan Abriyanto MSi. Salah satu dari mereka berharap agar ada tindak lanjut dari hasil pemeriksaan urine. Jangan sampai cuma menghebohkan tapi kemudian berakhir begitu saja. Sanksi terhadap pecandu mesti dilakukan. Dari beberapa anggota dewan yang ditemui, rata-rata menyatakan kesiapan untuk dites urine. Justru sebagiannya merasa bersyukur. ”Kalau saya sih bersyukur karena ini menyangkut citra lembaga agar tidak ada sangkaan negatif terhadap anggota dewan,” kata Ketua Fraksi PDIP, Nana Nurhaya SE. Para pembuat perda lainnya pun mengeluarkan pernyataan yang sama. Semuanya mengatakan siap untuk dites urine. Mereka tidak merasa khawatir lantaran merasa bukan pecandu narkoba. ”It’s ok lah, siapa takut. Toh saya bukan pecandu,” jawab Apang Sujaman. Oyo Sukarya pun begitu. Sebagai politisi Partai Golkar sekaligus Ketua KTNA, dia sangat mendukung rencana tes urine bagi anggota dewan. Toto Tohari malah menjawab lebih dari siap. Terpisah, salah seorang PNS lingkup Pemkab Kuningan, Sartono SE, mengusulkan agar pemeriksaan urine meliputi semua PNS. Tidak hanya para pejabat eselon II dan III saja. ”Saya setuju kalau diungkap semua, tidak cuma pejabat eselon II dan III saja. Seluruh PNS yang mengabdi di Kuningan pun perlu diperiksa agar diketahui siapa saja yang tergolong pecandu,” saran pelaksana di Dinas KUKM tersebut. (ded)

Sumber: