Seminggu, Pasien Miskin Dicueki

Setelah Beli Labu Darah, Malah Disuruh Pulang MAJALENGKA – Citra RSUD Majalengka semakin tercoreng menyusul adanya kasus penelantaran pasien dari keluarga miskin (gakin). Hal itu seperti diungkapkan anggota DPRD F-PKB, Aan Subarnas SE. Aan mengaku kecewa dengan prosedur pelayanan RSUD yang berbelit-belit. Dikatakan Aan, pada 28 Desember 2011 lalu, dia mengantarkan Asim (31), pasien gakin asal Blok Mayi, Desa Panjalin Kidul, Kecamatan Sumberjaya. Pasien yang tidak memiliki Jamkesda dan Jamkesmas itu tidak mendapatkan pelayanan prima sebagaimana hak setiap warga negara atas jaminan kesehatan. Bahkan, Asim ditelantarkan tanpa penanganan khusus dari manajemen rumah sakit selama 6 hari. “Jangankan dioperasi, disentuh pun tidak. Sampai akhirnya pasien tersebut pulang karena kecewa, sedih, dan malu,” kata politisi asal Desa Panjaling Kidul tersebut kepada Radar mengisahkan pengalamannya, kemarin (12/1). Selanjutnya, dia mencoba mengadvokasi salah satu pasien miskin untuk mendapatkan bantuan layanan kesehatan. Setelah korban masuk ke RSUD dan membeli 5 labu darah senilai Rp1,5 juta dan membayar biaya obat Rp250 ribu, ternyata pasien penderita ambeien itu malah disuruh pulang dengan alasan harus dirujuk ke RS di Bandung. “Saya sangat kecewa sekali dengan kejadian itu. Hal ini merupakan gambaran buruknya sistem pelayanan di RSUD yang harus segera dievaluasi,” ujarnya. Untuk itu, Aan meminta komisi D yang membidangi masalah kesehatan memanggil manajemen RSUD Majalengka dalam waktu dekat ini mengingat tingginya jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke DPRD. Terpisah, sejumlah aktivis GMNI Majalengka juga meminta RSUD bertindak profesional. Sebagai lembaga pelayanan public, kata dia, sudah sepantasnya RSUD memberikan pelayanan yang maksimal. Sementara itu, orang tua pasien Kayama Malika (3 bulan), Jajat Sudrajat dan Nia Rosmiyati, kembali mendatangi gedung DPRD untuk mengadukan nasib anaknya yang terlahir cacat tanpa anus. Difasilitasi anggota F-PKS, warga RT/01 Desa Kertasari itu mengeluhkan tidak adanya perhatian dari pemerintah daerah terkait nasib pasien miskin. “Saya sudah berusaha mengajukan proposal bantuan kepada pemerintah untuk membantu pengobatan dan operasi anak saya. Namun, hingga saat ini kami belum menerima kejelasan,” katanya dihadapan anggota Fraksi PKS, Asep Saefudin ST, kemarin. Dia berharap RS pemerintah tidak mempersulit pelayanan kesehatan bagi anaknya. (pai)

Sumber: