Belanja Pegawai Tak Hanya untuk PNS

Belanja Pegawai Tak Hanya untuk PNS

Tunjangan Anggota DPRD Ikut Naik di 2016 SUMBER – Sebanyak 39 halaman nota jabawan atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Cirebon, dibacakan oleh Bupati Cirebon Drs H Sunjaya Purwadisastra MM MSi dan diestafetkan kepada Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Drs Erus Rusmana MSi, dalam rapat paripurna DPRD, kemarin (9/11). Dalam nota jawaban ini, semua pertanyaan fraksi dijawab oleh bupati seperti tingginya belanja pegawai dan menurunnya target retribusi. Pada nota jawaban tersebut, Bupati Sunjaya menjelaskan penurunan target retribusi bukan tanpa sebab. Pasalnya retribusi menara tahun 2015 belum bisa dilaksanakan. Karena adanya putusan MK yang menyatakan bahwa penjelasan pasal 124 UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Dearah dan Retribusi Daerah yang menyatakan tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP) PBB menara telekomunikasi bertententangan dengan UUD 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. “Berdasarkan hal itu, pasal 35 Perda Kabupaten Cirebon No 8 tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi harus diubah terlebih dahulu,” kata bupati dalam nota jawaban tersebut. Kemudian, mengenai proporsi belanja pendidikan sebesar 44,22 persen dari rencana belanja daerah, bupati menjelaskan alokasi anggaran pendidikan pada RAPBD tahun 2016 terdiri dari belanja tidak langsung yang meliputi belanja pegawai dan tunjangan, belanja tunjangan profesi guru PNSD dan belanja tambahan penghasilan guru PNSD sebesar Rp1,279 T atau 42,92 persen dan belanja langsung meliputi belanja pegawai sebesar Rp9,095 M atau 0,31 persen, belanja barang dan jasa sebesar Rp 21, 794 M atau 0,73 persen dan belanja modal sebesar Rp7,715 M atau 0,26 persen. “Besarnya alokasi pembangu­nan infrastruktur bidang pendidikan pada RAPBD tahun 2016, kami mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,090 M sedangkan untuk penangan rehab sebesar Rp 1,130 M. Jumlah tersebut belum termasuk DAK dan bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat yang belum terakomodir di RAPBD tahun 2016,” jelasnya. Terkait besarnya proporsi alokasi belanja pegawai pada RAPBD tahun 2016, dia mengucapkan belanja pegawai di pos belanja tidak langsung tidak hanya menganggarkan gaji dan tunjangan PNS saja. Tapi, struktur belanja pegawai tersebut sudah mengakomodir tambahan penghasilan pegawai, gaji dan tunjangan anggota DPRD, kenaikan tunjangan perumahan anggota DPRD, belanja penunjang komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD, insentif pajak dan retribusi dan yang paling besar adalah tunjangan guru PNSD dan tambahan penghasilannya. “Hal ini belum menghitung kenaikan gaji PNS. Akan tetapi sudah mengakomodir rencana pemerintah sesuai dengan pidato kenegaraan Presiden RI pada 16 Agustus 2015, selain gaji ke-13 PNS akan diberikan gaji ke-14,” ucapnya. Selanjutnya, terkait pemba­ngu­nan menara Masjid Agung Sumber, Bupati Cirebon berjan­­ji akan melanjutkan pemba­ngunannya. Tapi, dalam RAPBD tahun 2016 belum dianggarkan mengingat belum adanya permohonan dari Dewan Kemakmuran Masjid Agung Sumber kepada pemerintah Kabupaten Cirebon. “Kalau mereka mengusulkan, akan kita alokasikan anggarannya,” imbuhnya. Di akhir rapat, semua anggota dewan sepakat semua rencana anggaran akan dibahas bersama SKPD terkait di dalam rapat badan anggaran yang dimulai pasca rapat paripurna ini. (jun)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: