Sungai Tertutup Lumpur, Nelayan Pesisir Sulit Melaut

KEJAKSAN - Menumpuknya lumpur muara sungai Kedung Pane, membuat ratusan nelayan Pesisir Samadikun kesulitan melaut. Sebab, tingginya lumpur dan kayu tunggak yang terpasang, membuat perahu sulit keluar masuk sungai. Jika memaksakan saat surut, perahu bocor. Nelayan minta sungai Kedung Pane dilakukan normalisasi. Perwakilan nelayan Pesisir Samadikun, Wasta mengatakan, kedangkalan sungai sampai 60 cm. Seharusnya, minimal kedalaman sungai Kedung Pane di atas 1,2 meter. Dengan sungai yang dangkal akibat lumpur yang menumpuk itu, perahu nelayan sulit keluar masuk. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya pohon tumbang yang menyumbat muara atau mulut sungai. Pohon tersebut sering membuat bocor perahu nelayan. “Perahu nggak bisa masuk dan keluar. Kalau mau masuk dari laut, harus menunggu waktu pasang. Kami terombang-ambing di laut,” terangnya kepada Radar saat meninjau muara sungai Kedung Pane, Minggu (20/3). Padahal, lanjut Wasta, nelayan harus mencari nafkah untuk keluarga setiap hari. Saat kondisi air surut, otomatis pekerjaan mencari ikan harus tertunda. Sebab, perahu sulit keluar karena tumpukan lumpur yang tinggi. Normalisasi pernah dilakukan di muara sungai Kedung Pane. Saat itu, sekitar tahun 2009 anggota DPR RI Yoseph Umar Hadi membawa serta pejabat kementerian terkait meninjau lokasi pendangkalan mulut sungai Kedung Pane. Setelah pengerukan lumpur itu, hingga delapan tahun berlalu, tidak pernah lagi ada normalisasi. Kondisi lumpur sepanjang satu dasawarsa itu sudah naik tinggi. Terlebih, secara topografis posisi pantai Kota Cirebon kerap membawa lumpur laut menuju sungai. Karena itu, Wasta mewakili para nelayan hanya bisa berharap pemerintah daerah yang menangani pengerukan lumpur sungai Kedung Pane, agar mewujudkan harapan nelayan. Mencari ikan di laut merupakan pekerjaan dan satu-satunya tumpuan pemasukan untuk menafkahi keluarga nelayan. Wasta yakin, Pemerintah Kota Cirebon dan para wakil rakyat di parlemen Kota Cirebon peduli akan nasib nelayan pesisir. Anggota DPRD Kota Cirebon yang berasal dari basis wilayah Pesisir Samadikun, Jafarudin mengatakan, setelah melakukan cek lapangan keluhan warga nelayan, dia akan melaporkan kepada pimpinan dan berkoordinasi dengan Komisi B DPRD Kota Cirebon. “Keluhan ini sudah lama. Perahu banyak menabrak kayu tunggak dan bocor. Pemkot harus tanggap,” tukasnya kepada Radar, Minggu (20/3). Normalisasi sungai Kedung Pane menjadi satu-satunya solusi mengatasi persoalan tersebut. Terpisah, Kepala DPUPESDM Kota Cirebon Ir H Yoyon Indrayana MT menjelaskan, kewenangan normalisasi sungai Kedung Pane ada pada Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung (BBWS). Karena itu, pihaknya akan berkoordinasi untuk memberikan solusi terhadap keluhan nelayan Samadikun. “Selama ini kami terus koordinasi dengan BBWS,” ujarnya. Sementara, Kepala Bagian Operasional BBWS Kasno BAE mengatakan, sungai Kedung Pane menjadi kewenangan BBWS. Meskipun demikian, dalam melakukan pengerukan lumpur atau normalisasi di muara sungai tersebut, pihaknya perlu berkoordinasi dengan DPUPESDM Kota Cirebon. (ysf)

Sumber: