PPDB Baru Akan Dibahas Dewan Pendidikan, Komisi C Malah Tidak Punya Agenda

PPDB Baru Akan Dibahas Dewan Pendidikan, Komisi C Malah Tidak Punya Agenda

KEJAKSAN - Musim Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sudah didepan mata, Dewan Pendidikan (DP) sudah mulai bersiap untuk membahas PPDB tahun ini. Ketua Dewan Pendidikan Kota Cirebon, Drs H Hediyana Yusuf MM merencanakan pembahasan pada Mei mendatang. “Kita akan bahasa regulasi PPDB tahun kemarin dan menyikapi PPDB yang akan datang,” kata Hediyana, kepada Radar, Kamis (28/4). Meski demikian, Hediyana tidak menampik selama ini pelaksanaan PPDB muncul banyak ketimpangan. Di satu sisi walikota mengeluarkan aturan tapi  disisi lain tidak ditindaklanjuti oleh sekolah. Walaupun tidak punya kewenangan mengatur PPDB, namun mantan anggota DPRD ini merasa dewan pendidikan bisa memberikan masukan sesuai koridor tentang arahan PPDB yang ideal. Di tempat terpisah, Ketua Komisi C DPRD, H Sumardi mengaku, sampai sekarang Komisi C belum ada agenda membahas PPDB. Namun demikian, Politisi PAN ini menegaskan PPDB tahun ini sudah masuk sistem online dan sudah saatnya didelegasikan sepenuhnya kepada dinas pendidikan. “Kita usul agar mengikuti kota lain yang menerapkan penerimaaan siswa baru dikuasakan ke masing-masing kepala sekolah. Itu akan lebih baik,” ujarnya. Bila dulu sampai harus menggunakan perwali sebagai dasar dan regulasi PPDB, Sumardi meminta PPDB tahun ini cukup kepala sekolah. Sebab, PPDB ranahnya sekolah dan dinas pendidikan, tidak ada kaitan langsung dengan walikota dan DPRD. “jadi kita tidak perlu ikut campur. Kalau ada pelanggaran tinggal disemprit saja,” tegas dia. Dengan cara ini, kata Pakde –sapaan akrab H Sumardi- oknum yang bermain akan terlihat, karena ruang lingkupnya diperkecil. Tinggal ditentukan penindakan atas pelanggaran yang dilakukan. Selama ini, PPDB selali kacau dan sulit dicari siapa yang bersalah, karena disdik bisa dengan mudah cuci tangan dengan melemparkanm bola panas ke walikota. “Dengan sistem yang baru, walikota cukup menonitor saja. Kalau ada yang tidak beres dengan PPDB cukup menegur disdik,” tandasnya. Pengalaman pada beberapa kali PPDB yang menyebabkan sekolah overload, kata dia, harus menjadi refleksi agar kesalahan serupa tidak terjadi lagi di PPDB tahun ini. (abd)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: