Data KKS Tidak Valid, Kantor Pos yang Kena Getahnya

INDRAMAYU – Terkait data penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di sejumlah desa yang masih menggunakan data lama, pihak Kantor Pos Indramayu juga mengaku kecewa. Pasalnya, Kantor Pos sebagai pihak yang mengantarkan atau menyampaikan langsung KKS kepada masyarakat, juga akan terkena imbasnya. “Kalau data KKS tidak valid tentunya kami juga akan terkena imbasnya, karena masyarakat tahunya yang mengantarkan KKS adalah dari pihak Kantor Pos. Padahal kami hanya sebatas mengantarkan, sementara untuk masalah pendataan kami sama sekali tidak tahu menahu,” kata Kepala Kantor Pos Indramayu Tiarsa Wahyudin AS SSos didampingi Aris Ristiadi di kantornya, Sabtu (30/4). Tiarsa menambahkan, pihaknya juga mengalami kesulitan ketika menyortir KKS yang akan didistribusikan kepada mereka yang berhak menerima. Pasalnya, pada amplop berisi KKS yang siap dikirimkan tidak tertulis alamat lengkap. Di amplop hanya tertulis nama penerima KKS dan blok. “Terus terang untuk melakukan penyortiran saja kami membutuhkan waktu yang cukup lama, karena alamat penerima tidak lengkap,” ujarnya. Terkait banyaknya data penerima KKS yang masih berdasarkan data lama, Tiarsa juga mengaku bingung dan tidak habis pikir. Pasalnya untuk penerima KKS, pemerintah juga sudah melakukan pendataan kembali melalui TKSK (Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan). Anehnya, banyak petugas TKSK yang juga bingung dan menanyakan hal ini ke pihak Kantor Pos. “Yang pasti terkait persoalan di lapangan, di mana penerima KKS masih banyak yang menggunakan data lama, kami akan segera melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam waktu dekat. Kami berharap segera ada solusi agar tidak menimbulkan persoalan di masyarakat, yang bisa berimbas kepada kami,” ujar Tiarsa. Seperti diberitakan sebelumnya, para kuwu di Kecamatan Kertasmaya Kabupaten Indramayu mengeluh. Pasalnya data penerima KKS ternyata banyak yang menggunakan data lama. Kondisi ini tentu saja sangat rawan konflik. Karena banyak warga yang merasa sudah didata namun tidak menerima KKS. Para kuwu juga khawatir masalah ini akan berkembang dan membuat suasana desa tidak kondusif.(oet)  

Sumber: