Tak Ada Alasan Menunda

Tak Ada Alasan Menunda

KEJAKSAN - Wakil Ketua Bidang Politik dan Kebijakan, DPD KNPI Kota Cirebon, Hartoyo menilai langkah Disdik terlalu beresiko dengan tetap mengusulkan perbaikan dua SDN yang kritis di ABT. Padahal kondisi kedua SD itu sudah sangat darurat, sehingga rehab berat tidak bisa dielakkan lagi. ”Demi keselamatan anak sebaiknya segera. Tidak usah menunggu ABT. Kita harus menyelamatkan peserta didik, bagaimana mereka mau belajar dengan tenang, kalau selalu diliputi perasaan cemas atap akan ambruk sewaktu-waktu,” ujarnya, Kamis (12/8). Di mata Hartoyo, adalah sebuah keanehan untuk hal yang darurat Disdik ngotot memilih langkah tersebut. Padahal jika mengingat persoalan SD salah bongkar beberapa waktu lalu, hal itu diperbolehkan, dengan alasan human error. Sementara SDN 1 Pegambiran dan SDN Galunggung yang memiliki alasan kuat perbaikannya ditunda. Saat hal yang tidak diinginkan terjadi, maka siapa yang akan bertanggung jawab. ”Yang salah bongkar saja bisa, kenapa sekarang tidak? Kan jelas alasannya. Sekarang, kalau ambruk, siapa  mau bertanggung jawab. Lebih baik mencegah daripada terjadi. Jangan bermain-main dengan nyawa anak,” paparnya. Hartoyo menilai, langkah Disdik ini terkesan tidak mau direpotkan dengan proses dalam menggunakan anggaran, dan itu adalah ketakutan berlebihan. ”Jabatan itukan amanah, kalau tidak bisa dipakai amanahnya buat apa. Gunakan amanah itu untuk keselamatan peserta didik, bukan selamat sendiri-sendiri. Tidak ada alasan untuk menunda-nunda,” terangnya di gedung DPRD. Terpisah, Wakil Ketua Komisi C H Sumardi membenarkan upaya Disdik yang mengusulkan penanganan dua SDN kritis tersebut melalui ABT. Karena anggaran tidak ada yang sifatnya darurat kecuali bencana alam. Semua harus menggunakan prosedur, terkecuali ada kejadian gempa bumi.”Kalau anggaran gak bisa comot sana comot sini, kalau gak bisa di ABT ya APBD. Paling gak di ABT harus bisa. Dan langkah Disdik sudah tepat,” ucapnya. Jika atap di kedua SDN itu ambruk, maka itu menjadi resiko. Kadisdik dan walikota harus bertanggung jawab. Tapi menjadi harapan itu tidak sampai terjadi. ”Besok saya coba mau ketemu kadisdik. Mudah-mudahan ada solusi baiknya. Apa dari dana talangan atau ada yang bisa dioper,” pungkas politisi Partai Amanat Nasional ini. (hen)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: