Grage Mall dan Cherbon Junction Akan Diajak Bicara Soal Dampak Lalu Lintas

KEJAKSAN - Sejumlah pengusaha akan diundang untuk membahas analisas dampak lingkungan (amdal) lalu lintas, lantaran semakin parahnya kemacetan di pusat kota. Para pengusaha yang lokasinya kerap menjadi simpul kepadatan lalu lintas akan diundang DPRD. \"Mulai dari Grage Mall, Cirebon Super Blok, RS Putera Bahagia, Yogya dan Cherbon Junction akan kita ajak bicara,\" ujar Anggota Panitia Khusus Amdal Lalin, Suyogo, kepada Radar, Senin (6/6). Suyogo mengingatkan kepada pengusaha untuk peduli dengan kondisi lalu lintas di sekitar lahan usahanya. Kemudian, memikirkan persoalan lalu lintas untuk beberapa tahun ke depan. Apalagi, DPRD saat ini sedang membahas amdal lalin. “Ingat anak cucu kita kedepan, amdal lalin mesti kita perhatikan dari sekarang,” kata anggota Fraksi Bangkit Persatuan ini. Suyogo mencontohkan, perencanaan yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda saat membuat alokasi lahan. Salah satunya perencanaan penempatan pabrik dan industri berat yang lokasinya berada di wilayah timur Cirebon. Hingga saat ini, ciri itu masih terlihat. Alokasi lahan industri dan pabrik tidak di lalukan di wilayah Klayan. Pemerintah Kolonial Belanda saat itu mempertimbangkan arah angin. Lokasi di wilayah timur lebih sesuai, karena arah angin tidak akan mengganggu warga dan kawasan permukiman. “Jadi Belanda memikirkan sampai ke arah sana,” ungkapnya. Penyusunan Raperda Amdal Lalin, kata dia, bermuara untuk kepentingan masyarakat. Tanpa perencanaan serius, yang akan menjadi korban adalah generasi yang akan datang. Contoh lain, Suyogo menyampaikan perihal protes DPRD terkait double track kereta api. Dalam pertemuan di Kementerian Perhubungan, saat itu dia memprotes keras keberadaan double track yang tidak diikuti dengan solusi lalu lintas. “Jangan dianggap dewan diam, kami marah di Jakarta karena double track lalu lintas macet,\" tandasnya. Anggota Komisi A DPRD, Dani Mardani SH MH menjelaskan, kemacetan di pusat kota terjadi karena padatnya aktivitas masyarakat. Seperti diketahui, di siang hari lebih dari satu juta orang beraktivitas di wilayah kota. Kepadatan aktivitas ini, perlu solusi. \"Pemkot sempat buat one way malah diprotes. Bahkan ada hotel di pesisir parkirnya meluber sampai ke jalan-jalan, nah yang seperti ini perlu jalan keluar bersama,\" katanya. DPRD, sambung Dani, membuat Raperda Amdal Lalin untuk menciptakan keteraturan dalam pemanfaatan ruang. Sebelum melakukan pembahasan, DPRD mengajak para pengusaha duduk bersama untuk menyamakan persepsi. Kemudian, para pengusaha juga akan diminta masukannya. \"Jangan sampai seperti Perda PKL. Begitu ditetapkan tiba-tiba protes, karena merasa tidak dilibatkan. Padahal waktu itu kita sudah mengakomodasi,\" tandasnya. (abd)

Sumber: