20 Persen Anggaran Dana Desa Akan Diprioritaskan untuk Program Swasembada Pangan

RADARCIREBON.COM – Dalam mendukung program swasembada pangan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp16 triliun.

Anggaran sebesar itu akan diambil dari dana desa sebesar 20 persen sesuai dengan Peraturan Kemendes PDT.

Perlu diketahui, saat ini Kemendes PDT mempunyai dana desa sebesar Rp71 triliun.

BACA JUGA:Media Belanda Laporkan Patrick Kluivert Akan Bawa Staf Pelatih Berdarah Maluku Ramu Timnas Indonesia

BACA JUGA:Kecelakaan Maut Kembali Terjadi, Pelajar Asal Tukmudal Tewas Usai Terlindas Truk Tronton

BACA JUGA:Program MBG di Kota Cirebon Baru Dilaksanakan Pekan Depan, Begini Penjelasan Pj Walikota

“Jadi, Kemendes dan PDT punya dana itu transfer ke desa Rp71 triliun. Dari Rp71 triliun itu sudah kami cantumkan di Permendes yang sudah saya tandatangani," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dilansir dari JPNN.com, Selasa 7 Januari 2025.

Dari angaran tersebut,  sebanyak 20 persen akan dialokasikan untuk program ketahanan pangan atau swasembada pangan.

BACA JUGA:Usai Mendarat, PSSI Ingin Kenalkan Pelatih Baru Timnas Indonesia ke Presiden Prabowo

BACA JUGA:Tangis Haru Pecah Saat Polsek Klangenan Pertemukan Anak Hilang dengan Orang Tuanya

BACA JUGA:Apakah Kutu Kucing Menular Pada Manusia? Tidak, Tapi.. Simak Penjelasan Lengkapnya!

Oleh sebab itu, tahapan selanjutnya adalah mematangkan modul atau petunjuk teknis tentang swasembada pangan.

"Nanti akan keluar desa tematik. Desa padi, desa jagung, desa ikan nila, desa ayam petelur dan sebagainya," ujarnya.

BACA JUGA:Kesaksian Warga, Aksi Kejar-kejaran di Cirebon hingga Saling Jotos di Atas Motor

BACA JUGA:1 Pelajar Terkapar di Megu Cilik Cirebon, Diduga Kejar-kejaran dan Saling Pepet

BACA JUGA:Siapa Sangka, Ruud Gullit; Louis Van Gaal Jadi Direktur Teknik Timnas Indonesia Batal! Ingin Nikmati Masa Tua

Dia tidak mau lagi dana desa hanya sekali pakai dibagikan langsung ke masyarakat. Pihaknya menginginkan agar dana desa itu dikelola oleh BUMDes atau lembaga ekonomi desa.

"Jadi, sekali pakai tahun depan akan ada lagi dana desa ditambah lagi modalnya sehingga BUMDes nya bisa semakin kuat dari sisi permodalan," ucapnya. (*)

Sumber: reportase