SBY Minta Tindak Ormas Anarkis

//ok faz JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hadir sebagai inspektur upacara dalam peringatan Hari Ulang Tahun Bhayangkara yang ke-66 di Markas Komando Brimob, Kelapa Dua, Depok, Minggu (1/7) kemarin. SBY memberikan amanat berupa lima kunci bagi Polri dalam tugasnya melayani masyarakat. “Pertama, pelayanan prima dan responsif kepada publik,” katanya saat memberikan pengarahan. Kedua, menjunjung tinggi kode etik dalam bertugas. Ketiga, anti-KKN dalam meningkatkan pelayanan publik yang lebih murah dan akuntabel. Keempat, mencegah aksi-aksi kekerasan. Dan terakhir, menindak tegas kelompok-kelompok yang merugikan masyarakat. “Polri harus menjawab kegelisahan masyarakat. Jangan biarkan ada tindakan kekerasan di tengah masyarakat,” katanya. SBY menilai, tingkat kriminalitas kini makin beragam. Tak hanya bersifat konvensional, kejahatan perbankan, narkotika, terorisme, dan dunia maya pun makin mengemuka. “Polri diharap bisa atas ragam kriminal ini, baik berskala nasional hingga terorisme. Polri dituntut peka terhadap lingkungan strategi nasional dan regional,” kata alumni Akmil 1973 ini. Upacara parade yang dipimpin Presiden SBY dimulai pada pukul 08.00 WIB, Minggu (1/7/2012). Namun baik Presiden SBY dan Wapres Boediono telah tiba di lokasi acara 40 menit lebih awal. Presiden SBY menganugerahkan tanda-tanda kehormatan RI kepada beberapa anggota Polri. Mereka adalah yang dianggap telah amat berjasa dan berprestasi dalam manjalankan tugas-tugasnya sebagai polisi. Upacara parade dimeriahkan atraksi terjun payung yang akan mengibarkan bendera Merah Putih dan banner Brata selama berada di udara. Para penerjun tidak hanya dari Ditpol Udara Polri, namun juga dari satuan Marinir TNI AL, Paskhas TNI AU, Kopassus dan Kostrad TNI AD. Lalu ada unjuk ketrampilan mengemudikan motor besar oleh satuan Polwan. Tidak ketinggalan tarian kolosal yang mengisahkan kelahiran Polri di masyarakat. Turut hadir sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara, anggota DPR, sejumlah menteri dan jajaran petinggi TNI. Tentu saja seluruh petinggi Polri hadir. Petinggi Polri yang bertindak sebagai perwira upacara adalah Kabag Ops Korbrimob, Kombes Drs Hasanuddin SH. Sedangkan yang bertindak sebagai komandan upacara adalah Kasat Brimob Polda Jabar, Kombes Drs Waris Anggono. ** Kompolnas Terima 207 Pengaduan Di bagian lain, Lembaga negara yang bertugas mengawasi Polri, Komisi Kepolisian Nasional menerima ratusan laporan pengaduan dari masyarakat. Rata-rata yang dikeluhkan adalah penyalahgunaan wewenang. “Untuk tahun ini, sejak Januari sampai akhir Juni ada 207 laporan,” ujar Komisioner Kompolnas Edi Saputra Hasibuan usai HUT Bhayangkara, kemarin (1/7). Menurut Edi, panggilan akrabnya, sebanyak 207 laporan itu berasal dari seluruh Indonesia. “Kita sedang melakukan rekap ulang per Polda. Nanti akan kita bahas satu per satu,” ujar mantan wartawan yang lama bertugas di Mabes Polri ini. Kompolnas memiliki kewenangan untuk meminta klarifikasi terhadap pejabat kepolisian. Kompolnas juga melapor langsung pada Presiden. “Kita harapkan masyarakat tak ragu-ragu melapor jika mendapatkan pelayanan buruk dari polisi,” kata Edi. Dia menilai prestasi Polri di bawah Kapolri Jenderal Timur Pradopo cenderung menonjol di bidang pemberantasan terorisme dan narkoba. “Idealnya, semua lini harus bagus. Tidak hanya Densus saja, tapi juga resersenya, polisi lalu lintasnya, sampai ke polsek-polsek,” katanya. Secara terpisah, Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengatakan, kinerja institusi yang kini dipimpin Jenderal Polisi Timur Pradopo masih banyak dikeluhkan publik. Berdasarkan data yang dihimpun IPW, sepanjang 2011 misalnya, ada 97 orang tidak bersalah ditembak polisi, 19 tewas, dan 78 lainnya luka. Mereka menjadi korban kesewenang-wenangan polisi dalam menggunakan senjata api. “Di tahun 2012, selama semester pertama, ada 18 kasus penzaliman yang dilakukan polisi dengan melibatkan 34 anggotanya. Delapan di antaranya kasus salah tembak, dan 10 lainnya penyiksaan,” jelasnya. Menurut IPW, itu terjadi karena kepedulian atasan terhadap bawahan masih sangat rendah. Fungsi kontrol internal tidak berjalan, begitu juga eksternal. Aparat kepolisian yang melakukan kesewenang-wenangan tidak dihukum maksimal. “Selama pimpinan tidak tegas menghukum, pelanggaran akan terus muncul,” katanya. (rdl)

Sumber: