Ini Alasan Sri Mulyani Mau Kembali Jadi Menteri

DARI  sekian banyak wajah baru di Kabinet Kerja, sosok Sri Mulyani menjadi bintang. Kecemerlangannya di level internasional, kepiawaiannya di bidang fiskal, hingga pusaran kasus bailout Bank Century yang pernah membelitnya, menjadikan Sri Mulyani paling menjadi sorotan. Banyak orang tentu masih ingat, bagaimana pada 2009 dan 2010 lalu, Ani, sapaan Sri Mulyani, mendapat tekanan politik luar biasa dalam kasus Bank Century. Hingga akhirnya, pada Mei 2010, dia menanggalkan jabatan menteri keuangan dan menerima pinangan Bank Dunia untuk menjadi managing director di kantor pusatnya, Washington D.C. Namun, di Negeri Paman Sam, karir Sri Mulyani justru kian moncer. Bahkan, perempuan kelahiran Lampung 26 Agustus 1962 itu akhirnya dipercaya mengemban tugas ganda, selain managing director, juga sebagai chief operating officer (COO). Praktis, Sri Mulyani pun menjadi pengendali sekaligus orang penting ke dua di Bank Dunia. Hal itu pula yang membuat Presiden Jokowi kesengsem pada sosok yang pernah dinobatkan sebagai menteri keuangan terbaik Asia pada 2006 oleh majalah Emerging Markets itu. Karena itu, sejak rencana reshuffle cabinet jilid I pada Agustus 2015 lalu, Jokowi dikabarkan sudah meminta kesediaan Sri Mulyani untuk kembali ke Indonesia, menjadi menteri keuangan. Sri Mulyani menolak. Tapi, Jokowi tak menyerah. Pada 2015 hingga 2016, dinamika perekonomian di Indonesia terus bergerak. Sinyal recovery perlambatan ekonomi masih terasa lemah. Di sisi fiskal, target-target APBN banyak meleset akibat seretnya penerimaan pajak. Karena itu, nama Sri Mulyani pun terus muncul dalam daftar teratas kandidat menteri keuangan pilihan Jokowi. Kabarnya, komunikasi dilakukan langsung oleh Jokowi maupun Luhut Panjaitan (saat itu Menkopolhukam) kepada Sri Mulyani. Tujuannya, meyakinkan Sri Mulyani bahwa saat kembali ke Indonesia, dia tak akan lagi dipojokkan untuk kasus Bank Century. Rupanya, angin politik berpihak pada rencana Jokowi. Sudah menjadi rahasia umum, jika salah satu pihak yang dulu sering berseberangan dengan Sri Mulyani adalah Partai Golkar dan kekuatan Aburizal Bakrie. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, peta politik di internal Golkar berubah. Aburizal Bakrie terpental. Lantas, Setya Novanto yang kabarnya mendapat dukungan Istana, menjadi ketua umum. Selain itu, partai-partai politik yang sebelumnya menjadi oposisi pemerintahan Jokowi-JK, seperti Golkar dan PAN, kini berbalik arah ikut  gerbong pemerintah. Praktis, mayoritas kekuatan di DPR sudah dalam genggaman pemerintah. Hal itu menjadi senjata Jokowi untuk kembali membujuk Sri Mulyani agar mau kembali ke Indonesia. Momen pekan lalu, saat presiden mengumpulkan petinggi kepolisian dan kejaksaan, kemudian menginstruksikan agar aparat penegak hukum tak boleh mempidanakan proses pengambilan kebijakan, tak hanya bertujuan menenangkan para pejabat di pusat dan daerah agar tak ragu menggenjot pembangunan. Tapi, diyakini juga menjadi sinyal kuat yang dikirimkan kepada Sri Mulyani bahwa kebijakannya saat mem-bailout Bank Century, tak akan diseret ke ranah pidana. Hal itulah yang membuat Sri Mulyani akhirnya yakin kembali ke Indonesia dan bersedia masuk kabinet sebagai menteri keuangan. Setelah prosei pengumuman dan pelantikan di Istana, dia kembali ke rumah lamanya di Kementerian Keuangan, di kawasan Lapangan Banteng, menjalani serah terima jabatan. Ani, begitu dia akrab disapa, mengungkapkan bahwa kembali menduduki posisi menteri keuangan merupakan sebuah kehormatan yang diberikan oleh Presiden Jokowi padanya. “Saya tahu ini adalah suatu kepercayaan yang sangat tinggi, dan saya dengan rendah hati ingin membaktikan kemampuan saya dengan pengalaman saya maupun profesionalisme saya bagi tugas yang sangat pening ini,” ujar perempuan 53 tahun itu. Ani juga menjelaskan alasannya “pulang” ke kemenkeu. Baginya, mengemban tugas menjadi menteri keungan merupakan sebuah amanat dan penghormatan pribadi. “Kenapa saya kembali ini adalah kepercayaan sekaligus penghormatan bagi saya pribadi. Menjalankan tugas membaktikan semua yang saya miliki demi perbaikan di Kemenkeu dari sisi fiskal tujuannya untuk menunjang pertumbuhan ekonomi,” jelasnya. Perempuan yang telah enam tahun menjabat sebagai Managing Director and Chief Operating Officer di Bank Dunia tersebut mengungkapkan beberapa prioritas utama yang akan dilakukannya. “Prioritas, saya rasa yang paling penting sekarang adalah koordinasi di dalam keseluruhan APBN dari sisi perencanaan penganggaran dengan 10 kementerian/lembaga untuk meyakinkan APBN jadi instrumen untuk stimulasi ekonomi sekaligus memperbaiki pondasi perekonomian Indonesia juga akan dilakukan detail, baik dari sisi pembiayaan dan belanja,” ujarnya. (jpg)  

Sumber: