Oh Stadion Bima Dipinjamkan Cuma untuk PON, Setelah Itu?

Penataan kawasan kompleks olahraga Stadion Bima menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kota Cirebon. Kawasan yang kini mulai terlihat rapih, perlu penataan lanjutan dan pengelolaan. Atau, malah akan dibiarkan saja. RENCANA Pemerintah Kota Cirebon menata kawasan Stadion Bima belum ada kejelasan. Walikota Cirebon Drs Nasrudin Azis SH memang sudah menandatangani pinjam pakai untuk keperluan Pekan Olahraga Nasional (PON). Tetapi, setelah PON patut dipertanyakan bagaimana kelanjutannya. Langkah pemkot menata dan mengelola kawasan Stadion Bima terkadang maju, tapi juga mundur. Pemkot sempat mewacakan untuk dibentuk badan pengelola Stadion Bima. Badan pengelola ini tugasnya memaksimalkan pemanfaatan kawasan tersebut. Bahkan, walikota menyebut badan pengelola yang akan dibentuk merupakan embrio dari badan pengelola sesungguhnya. Pasalnya, pemkot sendiri belum bisa berbuat banyak dalam pengelolaan kawasan olahraga tersebut. Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi dan Sumber Daya Mineral (DPUPESDM), Ir Yoyon Indrayana MT sempat menindaklanjuti keinginan walikota. Tapi, usaha ini buyar setelah Yoyon dimutasi dan tidak lagi menjabat kepala DPUPESDM. Kabar embrio badan pengelola ini juga tak jelas. Proses yang sempat selangkah lebih maju, mundur lagi. Di lain pihak, upaya penataan Stadion Bima juga belum jelas. Apa yang diinginkan pemerintah kota belum tergambar dalam konsep yang utuh. Lahan relokasi pedagang kaki lima (PKL) tak kunjung disiapkan. Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Kota Cirebon, Ir Syarif Arifin MM mengungkapkan, lahan yang disiapkan masih berupa perencanaan. Belum bisa dijadikan patokan bagi pedagang. Syarif menyebut, lahan di depan Sasana Merpati Putih akan digunakan untuk relokasi pedagang. Di lahan itu, eks PKL Bima diizinkan berjualan tetapi dengan tenda yang disiapkan oleh Disperindagkop-UMKM. Alokasi lahan ini rupanya membuat pedagang pasar dadakan iri. Pedagang pasar dadakan yang biasa muncul di hari Minggu, justru belum masuk dalam pembahasan. Sementara pedagang harian, juga menolak masuknya pedagang baru di lahan yang akan mereka tempati. Di lain pihak, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) belum berencana melakukan penertiban. Kepala Satpol PP, Drs Andi Armawan menilai pedagang relatif kooperatif dan mereka bersedia membongkar lapaknya secara swadaya. Kendati demikian, petugas Satpol PP termasuk dirinya kerap berkeliling untuk melakukan pemantauan dan memberikan pengertian kepada pedagang. Sehingga, pada batas waktu yang ditetapkan sudah tidak ada lagi lapak PKL yang berdiri. Sementara itu, pedagang kaki lima kawasan Stadion Bima hingga kini masih menanti kepastian lahan relokasi. Mereka juga was-was, setelah PON bakal diusir dari lahan yang diberikan pemkot. Salah seorang pedagang, Dudi (32) menginginkan pemerintah punya konsep jelas dalam menata pedagang. Termasuk memperjelas lokasi jualan dan perencanaan setelah PON selesai. “Stadion Bima adalah hidup kami. Sehari omzet saya bisa Rp200 ribu dari hasil jualan es kelapa kalau hari Minggu bisa Rp500 ribu. Jualan di sini sudah jadi tulang punggung ekonomi keluarga,” tutur Dudi yang sudah berjualan sejak 2010. Dudi menyerahkan konsep penataan sepenuhnya kepada pemerintah. Tetapi , konsep itu harus jelas supaya pedagang juga bisa mencari nafkah. Tak dipungkiri, Dudi khawatir, setelah PON tuntas pedagang akan diusir dari area Stadion Bima. Menurut dia, belum jelasnya lahan relokasi membuat banyak pedagang berhenti berjualan. Rekan-rekannya sesame pedagang juga menanti kepastian dari pemerintah. “Yang penting ada kepastian saja, nasib kami ini mau bagaimana,” katanya. Keinginan yang sama pun diutarakan oleh Wawan (45). Wawan yang sudah lima tahun berjualan di kawasan Bima berharap pemerintah punya konsep yang bagus dalam menata pedagang. Sebab, kawasan bisa bisa dikelola serius oleh pemerintah bisa mendatangkan banyak manfaat. \"Kami mengalah dan bersedia ditata, tapi ya dipikirin juga tempat penggantinya di mana. Kalau nggak boleh jualah disana sini kita mau makan apa?\" tuturnya. Sementara itu, Ketua Forum Pedagang Kaki Lima Kawasan Bima, Bambang Prawoto mengaku belum da pembicaraan lebih lanjut mengenai penataan PKl. Lantaran pemerintah yang terlalu lama membahas relokasi, sejumlah pedagang justru berinisiatif untuk memakai lahan kosong di dekat tempat pembuangan sampah sementara (TPS). Penggunaan lahan ini sudah disampaikan ke sekretaris daerah dan Komandan Korem 063 SGJ.  Di lahan tersebut, bisa menampung 80-100 pedagang. Hanya saja, penggunaan lahan itu bukan tanpa kendala. Dengan luas sekitar 6.000 meter persegi, perlu upaya untuk pembersihan karena masih ditumbuhi semak. \"Kita siap bersihkan kalau pemerintah setuju. Kami inginnya lahan ini bukan hanya dipakai saat pelaksanaan PON saja, tapi juga bisa ditempati pasca PON,\" katanya. Pihaknya mendukung langkah pemerintah dengan menyiapkan tenda pedagang selama PON. Namun, ia berharap pemerintah juga memikirkan langkah selanjutnya. Apalagi, kawasan bisa sudah menjadi sandaran mata pencaharian para PKL. Anggota DPRD Kota Cirebon, Jafarudin saat meninjau kawasan Bima menyayangkan konsep penataan PKL yang tidak jelas. Sedangkan, pelaksanaan PON sudah semakin dekat. \"Pemerintah kota bisa memperhatikan ini, kalau masalah PKL belum selesai ya gimana,\" kritiknya. Jafar berharap penataan PKL bisa segera selesai dan pedagang menempati lahan relokasi. Ia mengaku tak ingin perhelatan skala nasional di Cirebon terganggu dengan permasalahan PKL. \"Setidaknya harus selesai bulan ini, ini harus jadi prioritas,\" harapnya. Jafar juga mempertanyakan rencana pemkot setelah PON tuntas. Sebab, berkaca dari daerah lain banyak yang sarana prasarana olahraganya ditinggal begitu saja. Dia tidak ingin uang puluhan miliar yang digunakan merenovasi GOR Bima dan Kolam Renang Catherine Surya hanya berumur sepuluh hari. Begitu juga anggaran untuk perbaikan jalan akses menuju venue yang mencapai Rp8 miliar. Tanpa ada komitmen yang jelas, Kota Cirebon bisa seperti Riau dan daerah lain yang menyianyiakan fasilitas di depan mata. (mike dwi setiawati)

Sumber: