Masih 25 Ribu Warga Kuninggan Nunggak Pajak Kendaraan

KUNINGAN-Meski respons dari program gratis Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan pengapusan denda pajak kendaraan bermotor sangat bagus, namun tidak membuat Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Jabar Wilayah Kuningan berpuas diri. Mereka menggandengan Pemkab Kuningan untuk melakukan sosialisasi di eks lima kewadanaan Kuningan. Diharapakan program ini bisa sesuai dengan target, dimana jumlah Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) berkurang. “Kami terus bergerak terlebih program akan berakhir tanggal 24 Desember. Diharapakan dengan melibatkan pihak kecamatan maka mereka melakukan sosialisasi kepada tiap desa. Begitu juga desa/keluruhan bisa meneruskan ke RT dan RW sehingga masyarakat semua mengetahui dan memanfaatkan program ini,” ucap Kepala Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Jabar Wilayah Kabupaten Kuningan Dra Hj Susiawati MAP kepada Radar Kuningan, kemarin (16/12). Susi yang didampingi Kasi Pendapatan dan Penatapan Yus Muhamad Nizar menarangkan, kegiatan ini juga hasil kerjasama dengan BRI dan bank bjb Kuningan. Dari Pemkab Kuningan dihadiri oleh Sekda Kuningan Drs H Yosep Setiawan MSi. Untuk kegiatan di lima eks kewadanaan tidak dilakukan serentak. Namun, selama lima hari. Pihaknya juga bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk mensukseskan program ini. “Yang kami senang ternyata Pak Sekda Yosep sendiri sangat mendorong kepada camat agar mensukseskan program ini. Apalagi sudah jelas dari pendapatan pajak 30 persennya masuk ke kas daerah Kuningan. Sementara yang 70 persen sendiri dikembalikan ke daerah namun melalui pembangunan infrastruktur. Kemudian, fasilitas kesesehtan dan tentu juga sarana pendidikan,” sebut Susi lagi. Dia memaparkan, selain mendorong warga agar memiliki kendaraan atas nama pribadi, tujuan lain dari program ini adalah untuk mengurangi KTMDU. Saat ini masih ada sekitar 25  ribu yang masih menunggak pajak kendaraan. Sementara itu, Sekda Kuningan Yosep berharap semua warga mendukung program ini karena sangat bermanfaat. Pihaknya juga berharap kendaraan dinas yang belum bayar pajak segera memanfaatkan program ini. Kemudian, Yosep meminta kepada para pejabat atau PNS yang selama ini menggunakan kendaraan dengan nopol luar Kuningan untuk segera dimutasikan. Pasalnya, pajak yang masuk tidak ke Pemkab Kuningan. Sedangkan fasilitas jalan menggunkan Kuningan. (mus)    

Sumber: