Ada Pejabat Bekingi Rekrutmen Balakar Kota Cirebon?

CIREBON - Aroma kolusi kian kental tercium dari rekrutmen Bantuan Sukarelawan Pemadam Kebakaran (Balakar). Pasalnya Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (KPBD) atau kini menjadi Dinas Pemadam Kebakaran, tidak pernah membuka lowongan. Balakar yang kini betugas di Dinas Pemadam Kebakaran diketahui hasil titipan oknum anggota DPRD, lembaga swadaya masyarakat (LSM) hingga wartawan. Hal itu diakui mantan Kepala Seksi Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran, Uri. “Nggak diumumkan saja banyak yang daftar, sampai titip-titip segala,” kata Uri, kepada Radar Cirebon. Dia menyebutkan, sebelum lowongan dibuka ada sekitar 100 orang yang sudah antre untuk masuk di Januari 2016. Mereka datang membawa lamaran dengan rekomendasi dari legislatif, LSM dan wartawan. “Saya nggak bisa menolak,” ucap dia. Uri mengakui, dirinya yang membuat pengajuan untuk rekrutmen Balakar. Bahkan, pengajuan itu termasuk rincian gaji, kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hingga hal lainnya. Kemudian, dirinya juga yang menerima berkas para pelamar. Kendati demikian, pegawai yang pensiun 1 Desember 2016 ini membantah menerima pungutan Rp 20 juta untuk angkatan pertama dan Rp 20-50 juta untuk angkatan kedua. “Kata siapa? Nggak ada itu,” kilahnya. Uri menyebut, banyak yang iri dengan damkar. Kemudian di antara para petugas damkar juga ada rasa saling iri. Dari kondisi ini kemudian tercipta tudingan yang macam-macam mengenai damkar. Uri yang kini tidak tinggal di Kota Cirebon menyebut, usulan mengenai honor pegawai kontrak damkar ini jauh dari yang diharapkan. Saat usulan disampaikan, konsepnya ideal. Tapi, usulan ini ditolak karena honor yang disetujui hanya Rp 1,5 juta. “Itu jauh dari konsep saya, yang saya ajukan itu ideal sekali,” katanya. Meski menjadi pihak yang mengusulkan, Uri kembali menegaskan, dirinya tak pernah meminta pungutan uang sepeser pun kepada calon pegawai. Dia juga membantah menjadi kepanjangan tangan orang kuat yang memuluskan rekrutmen pegawai damkar. “Saya enggak pernah terima uang mas. Itu bohong, orang mikirnya negatifnya saja,” tukasnya. Uri mengaku, rekrutmen atas sepengetahuan kepala damkar. Kapasitasnya sebatas kepala seksi tak mungkin melakukan proses semacam itu seorang diri. Uri mempertanyakan tudingan Kepala Damkar, Adam Nuridin yang menyebut dirinya sebagai penanggung jawab rekrutmen. Termasuk yang mengatur pengadaan seragam kerja balakar angkatan kedua. Pengakuan berbeda diungkapkan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Adam Nuridin. Adam mengaku, dirinya hanya menandatangani SK Kontrak untuk balakar sebanyak 150 orang dan masa kontraknya selama satu tahun. Sedangkan untuk balakar di tahap II, tidak ada SK karena rekrutmen dilakukan kepala seksi pemadam kebakaran. “Saya tidak akan mengusir mereka karena saya tidak pernah merekrut mereka, kalau mau pergi ya silakan,” tuturnya. Adam balik menuding, seragam yang digunakan balakar angkatan kedua bukanlah hasil pengadaan seragam yang dianggarkan melalui APBD. Seragam itu diberikan oleh mantan anak buahnya. Pengadaan seragam dibiayai dari uang yang dipungut dari balakar. (abd)

Sumber: