Gagal PNS, Petugas Damkar Minta Uang Kembali

KESAMBI – Pengakuan mengejutkan diungkapkan sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang mengaku menjadi korban pungutan liar untuk pelicin masuk pemadam kebakaran. Sudah bayar puluhan juta dan gagal jadi PNS, mereka menuntut uang tersebut dikembalikan. Salah seorang PNS di lingkungan pemkot mengaku, anak dan dua keponakannya masuk ke Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (KPBDP/sekarang Dinas Pemadam Kebakaran) Maret 2016. Sejak masuk kerja, honor yang diterima sebesar Rp500 ribu per bulan. PNS yang namanya minta  tidak dikorankan mengaku harus membayar Rp75 juta untuk anak dan dua keponakannya. “Saya jual segala galanya, supaya anak bisa kerja,” kata PNS tersebut, kepada Radar, Jumat (6/1). Saat ditanya melalui siapa dirinya membayar? Dirinya membayar melalui salah satu staf di damkar yang dikoordinir kepala seksi di damkar yang sudah pensiun. “Kirain bener masuk PNS, nggak tahunya malah seperti ini,” sesalnya. Lantaran nasib anak dan dua keponakannya menjadi tidak jelas, dirinya akan meminta pengembalian uang. Begitu juga rekan satu kantornya yang sama-sama membayar uang untuk memasukan anaknya ke damkar. “Kita kasih uang nggak dikasih kuitansi, tapi kita minta uangnya dikembalikan. Ini penipuan,” tegasnya. Di lain pihak, Keinginan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), Drs Adam Nuridin MM mengirim bantuan relawan pemadam kebakaran (balakar) angkatan II ke Kantor Penanggulangan Bencana Daerah (KPBD), sulit terwujud. KPBD yang baru berdiri di awal tahun 2017 lebih memilih melaksanakan rekrutmen terbuka untuk relawan penanggulangan bencana alam. “Perlu saya tegaskan, open recruitment ini nanti mereka bukan diangkat sebagai honorer  ataupun TKK , akan tetapi mereka direkrut sebagai relawan,” tegas Kepala Kantor Penanggulangan Bencana Daerah (KPBD), Dalhari SH. Dalhari menjelaskan, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dipimpinnya memang ada alokasi anggaran untuk relawan sebanyak 75 orang. Tetapi, bukan berarti pos 75 orang ini diisi oleh eks balakar.  Justru KPBD akan membuka rekrutmen secara terbuka dan transparan. Tak hanya itu, untuk menjadi relawan di KPBD, ada persyaratan tertentu. Ada relawan dengan spesifikasi kemampuan teknologi informasi, pengolah data, pengusahaan jaringan radio dan kualifikasi tanggap darurat bencana. Dalhari mengakui, sempat mendapatkan kabar kantor penanggulangan bencana akan mendapatkan dropping personel sebanyak 35 orang eks balakar. Dropping itu kabarnya di luar 75 calon relawan yang akan direkrut. “Saya belum bisa bersikap, kita butuhnya personel terampil. Saya malah maunya merekrut dari Tagana (Taruna Siaga Bencana), mereka lebih pas,” katanya. Di tempat terpisah, Anggota Komisi A, M Handarujati Kalamullah S Sos menegaskan, polemik perekrutan balakar di dinas pemadam kebakaran perlu segera dicari solusinya.  Dalam waktu dekat, Komisi A berencana memanggil Kepala dinas damkar untuk meminta klarifikasi. Menurut rencana, pemanggilan itu dilaksanakan pekan depan. “Masalah ini harus clear, ini jadi sorotan publik. Kita harus cari solusinya,” ucap dia. (abd)

Sumber: