H Rakhmat: Maju dari Jalur Independen Opsi Berikutnya

SUMBER - Mantan Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Cirebon H Rakhmat SE menegaskan, dirinya akan tetap menggunakan kendaraan partai politik untuk maju menjadi kandidat bupati Cirebon mendatang. Adapun jalur independen (perseorangan), hanya opsi berikutnya. “Tidak menutup kemungkinan juga saya mencalonkan dari partai politik, karena wacana jalur independen, untuk mengetahui masyarakat menginginkan perubahan di Kabupaten Cirebon. Artinya, maju lewat independen, opsi berikutnya,” ujar Rakhmat di sela-sela diskusi dengan komisioner KPU Kabupaten Cirebon, Rabu (25/1). Yang jelas, kata Rakhmat, dirinya sudah menyiapkan segala persyaratan untuk maju di Pilkada 2018 mendatang, baik dari jalur perseorangan maupun partai politik. Namun, dirinya enggan membuka partai apa yang akan dibidiknya nanti. “Saat ini, semua orang tertuju saya maju di jalur independen. Sebetulnya saya juga bisa maju dari Partai Hanura, karena saya sebagai pengurus Partai Hanura Provinsi Jabar. Tapi, yang namanya politik tentu saja bisa berubah,” ucapnya. Dia berharap, KPU dapat melalui semua tahapan pilkada sesuai aturan main yang berlaku. Artinya, tidak menyulitkan bakal calon tertentu dan tidak mendukung siapapun. \"Kami ingin KPU bekerja sesuai track-nya, tidak berpihak ke figur manapun,\" imbuhnya. Menurutnya, Kabupaten Cirebon saat ini membutuhkan perubahan, baik dari Sumber Daya Manusia, kesenjangan sosial ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan masalah lainnya seperti sampah dan jalan berlubang yang menjadi buah bibir masyarakat di media sosial. “Kedatangan saya ke KPU tentu masalah itu. Karena itu bagian dari masalah yang ada di Kabupaten Cirebon. Selain bersilaturahmi, maksud dan tujuan saya ke KPU untuk men-support kaitan dengan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada nanti,” ucapnya. Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Saefuddin Jazuli MSi mengatakan, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat (parmas) dalam pesta demokrasi, pihaknya sudah menyiapkan berbagai program. Di antaranya melakukan sosialisasi ke pelajar, ormas, dan komunitas serta masyarakat umum. \"Kita akan sasar 36 sekolah setara SMA. Kita akan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,\" ucapnya. Senada disampaikan anggota KPU Bidang Logisitik, Marzuki Rais. Dia menyampaikan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi selama ini, bukan karena kesalahan pemilih. Tapi, berdasarkan analisis KPU, persoalannya berawal dari data. Salah satu contohnya, ketika ada warga yang meninggal, merantau ke daerah lain maupun ke luar negeri, saat pemutakhiran data orang tersebut tetap masuk sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT). “Jadi untuk DPT terlalu tinggi, sementara mereka besar kemungkinan tidak hadir. Tapi, di Pilkada 2018 mendatang yang digelar secara serentak, hal itu tidak akan terjadi. Karena sekarang, kita terbantu dengan adanya KTP Elektornik,” paparnya. Menurutnya, angka partisipasi masyarakat Kabupaten Cirebon masih rendah, jika mengacu pada Renstra KPU RI yang idealnya 77, 5 persen dari total DPT. Sementara, Kabupaten Cirebon saat Pilkada 2013 lalu di putaran pertama, partisipasi masyarakat hanya 51,65 persen. Sedangkan di putaran kedua justru lebih rendah, yakni 45,60 persen. “Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, tentunya bukan hanya tugas KPU saja. Tapi, pemerintah daerah dan para calon bupati dan wakil bupati pun harus terlibat,” pungkasnya. (sam)    

Sumber: