Pendidikan-Kesehatan Jauh dari Harapan

Rapat Paripurna, Fraksi Soroti DSP Gratis dan Jamkesda SUMBER– Dunia pendidikan dan kesehatan menjadi sorotan utama anggota DPRD Kabupaten Cirebon ketika menggelar sidang paripurna, kemarin. Sidang itu sendiri untuk mendengarkan pandangan sejumlah fraksi atas hantaran nota keuangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2012 yang disampaikan pihak eksekutif beberapa waktu lalu. Seluruh fraksi memiliki pandangan yang sama bahwa perubahan anggaran harus memprioritaskan bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pembangunan infrastruktur. Fraksi PDIP Perjuangan misalnya, langsung menyoroti pelaksanaan program dana sumbangan pembangunan (DSP) gratis yang sudah berjalan selama ini. PDIP meminta agar mekanisme DSP gratis ini perlu dikaji ulang. Sebab, selama ini masih banyak keluhan dari pihak sekolah bahwa dana pembangunan sekolah belum terpenuhi semua, sehingga mereka harus meminta dana sumbangan kepada orang tua siswa melalui pihak komite sekolah (KS). Namun pada pelaksanaanya, komite sekolah ditengarai dimanfaatkan oknum kepala sekolah dengan memasukkan biaya-biaya yang cukup tinggi, tanpa diawali musyawarah dengan orang tua siswa. “Pemerintah harus mengkaji ulang pelaksanaan DSP gratis, karena orang tua tetap dipunguti dengan dalih pembangunan sekolah walaupun partisipasi orang tua dimungkinkan atau diperbolehkan,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan, H Mustofa SH. Tidak hanya PDIP, Fraksi PKB, GBR, Hanura dan PKS juga ikut menyoroti pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Cirebon. Lebih spesifik, Fraksi PKB dan Fraksi PKS mempertanyakan pelaksanaan pendidikan nonformal yang hanya diberi anggaran sekitar 2 persen dari total anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Pendidikan (Disdik). “Dalam nota penghantar perubahan APBD tahun 2012, mengapa dunia pendidikan nonformal tidak tersentuh,” ujar M Naufal Fuad Hasyim MSi, Sekretaris Fraksi PKB. Fraksi PKS melalui Ahmad Aidin Tamim menyampaikan hal yang sama. Disebutkan Aidin, dalam bidang pendidikan nonformal terdapat kegiatan keaksaraan fungsional, penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), PKBM dan lain-lain. Tapi berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Cirebon dan Pendidikan Nonformal Indonesia (PNFI), jumlah masyarakat yang masih buta aksara di atas usia jenjang pendidikan masih menunjukkan jumlah yang siginifikan yakni pada kisaran 75 ribu. Kemudian, tingkat serapan anak yang sudah menikmati PAUD di Kabupaten Cirebon baru mencapai 27 persen. Padahal, usia 0-6 tahun merupakan usia emas (golden age). “Program PNFI sangat berdampak signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Cirebon, kami berharap Pemerintah Kabupaten Cirebon bisa memberikan proporsi anggaran yang memadai untuk keberlangsungan PNFI,” kata Aidin Tamim. Masalah kesehatan, yang paling disorot adalah habisnya dana Jamkesda di pertengahan tahun. Menurut Fraksi PKS, pada awal tahun anggaran 2012 alokasi Jamkesda hanya sebesar Rp6 miliar, itu pun sudah digabung dengan anggaran kesehatan dari Provinsi Jawa Barat. Proporsi anggaran ini sangat jauh jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga ketika memasuki bulan Mei sudah defisif. Dan saat defisit, Pemkab Cirebon melalui Dinas Kesehatan membatasi pelayanan kesehatan untuk rakyat miskin hanya pada tiga hal yakni life saving, emergency secara medis dan hemodialisa. “Kebijakan ini berdampak luas, banyak masyarakat miskin yang tidak mengakses Jamkesda. Kami ingin kran pelayanan masyatakat miskin dibuka dan tidak ada pembatasan,” tegas Aidin. Fraksi PKB juga mempertannyakan mengapa dana Jamkesda habis di tengah jalan sehingga banyak masyarakat miskin yang tidak bisa dilayani dengan baik. Bahkan, banyak ditemukan penolakan. “Mendekati akhir tahun, pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin harus dikembalikan,” imbuh Naufal. Persoalan kekeringan pun menjadi sorotan sejumlah fraksi. Mereka menginginkan dalam anggaran perubahan itu dialokasikan dana untuk penanganan kekeringan atau bantuan permodalan bagi para petani yang sebentar lagi akan mengahadapi musim tanam. Yang paling getol menyikapi kekeringan adalah Fraksi Hanura, selain Fraksi PDIP, PKB, dan PKS dan Demokrat. Hanura berpendapat, akibat bencana kekeringan yang hampir melanda sebagian besar wilayah di Kabupaten Cirebon, menyebabkan kerugian besar bagi para petani. Akibatnya pendapatan mereka menurun dan berdampak pada perolehan target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menurun hingga 2 persen dari tahun lalu. “Pemerintah Kabupaten Cirebon harus serius dalam menanggulangi kekeringan ini, harus ada kebijakan anggaran yang membela kepentingan petani dalam APBD perubahan ini,” beber Moh Insyaf Supriyadi SH saat membacakan pandangan umum Fraksi Hanura. Persoalan lain yang mengemuka adalah pembelaan terhadap buruh dan karyawan, pemberian dana intensif kepada PNS yang dikaitkan dengan kinerja mereka, peningkatan kualitas pendidikan agama, pembangunan Pasar Pasalaran, galian C Kepuh, kontribusi perusahaan swasta terhadap penerimaan PAD, pelayanan E-KTP, penanganan kerawanan sosial dan penataan pembangunan jalan kabupaten sebagai akses ekonomi masyarakat secara luas. Usai rapat, Sekda Drs H Dudung Mulyana MSi enggan memberikan komentar atas pandangan fraksi-fraksi tersebut. Dudung mengatakan eksekutif akan memberikan jawaban pada rapat berikutnya yang akan digelar 1 Oktober 2012. (jun)   PANDANGAN WAKIL RAKYAT   -  Program DSP gratis perlu dikaji ulang. -  Masih banyak sekolah meminta dana sumbangan kepada orang tua siswa melalui komite sekolah. -  Komite sekolah ditengarai dimanfaatkan oknum kepala sekolah dengan memasukkan biaya-biaya yang cukup tinggi, tanpa diawali musyawarah dengan orang tua siswa. -  Pendidikan nonformal hanya diberi anggaran sekitar 2 persen dari total anggaran yang dialokasikan untuk Disdik. -  Jumlah buta aksara pada kisaran 75 ribu. -  Alokasi Jamkesda hanya sebesar Rp6 miliar, itu pun sudah digabung dengan anggaran kesehatan dari Provinsi Jawa Barat. -  Dana Jamkesda habis di tengah jalan sehingga banyak masyarakat miskin yang tidak bisa dilayani dengan baik.  

Sumber: