DPRD Kecewa, Anggaran Rp7 Miliar tapi Sampah Tak Terurus

CIREBON - Ketua Komisi B DPRD Kota Cirebon, Ir H Watid Syahriar MBA menyayangkan, anggaran besar yang digelontorkan Pemerintah Kota Cirebon untuk penanggulangan sampah, tidak sebanding dengan hasilnya. Watid menyebutkan, hanya untuk penyediaan solar truk pengangkut sampah, Pemerintah Kota Cirebon sampai menggelentorkan anggaran sekitar Rp7 miliar. Tapi tetap saja, persoalan sampah di Kota Cirebon masih sulit ditanggulangi. Di beberapa sudut jalan, lanjut Watid, masih banyak sampah tak terangkut. Lebih lanjut, dikatakan Watid, Pemerintah Kota Cirebon menggelontorkan Rp7 miliar untuk penyediaan bahan bakar truk pengangkut sampah dalam satu tahun. Artinya, kebutuhan bahan bakar pengangkut sampah per harinya mencapai Rp20 juta. “Menurut saya, angka tersebut terlalu besar jika melihat jumlah sampah yang dihasilkan Kota Cirebon per harinya,\" kata Watid. Kalau melihat jumlah penduduk yang kita naikan menjadi sekitar 400 ribuan penduduk, sambung Watid, asumsinya, per tahun itu bisa mencapai 40 kubik. \"Kalau dihitung dengan ongkos angkut yang hanya Rp110 ribu, hitungannya sekitar Rp2 miliaran lebih. Kita ingin mengkaji ini secara mendetail,” ungkap Watid. DPRD sepakat, kata Watid, jika pengelolaan sampah diswastakan, karena diyakini anggaran untuk pengelolaan sampah akan lebih efektif dan efesien. “Kalau diswastakan bisa menekan anggaran yang dikelurakan untuk sampah,” kata Watid. Sementara itu, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon, Ir Agung Sedijono mengungkapkan, rencana diswastakannya pengelolaan sampah sudah ada sejak era DKP. Namun, dalam penerapannya, lanjut Agung, harus diterapkan secara bertahap. Agung juga mengatakan, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 18/2008 tertera tentang peran serta swasta dalam pengelolaan sampah. “Rencana itu memang sudah terpogram sejak dulu tapi secara eksplisit belum ada semangat swastanisasi,” ucap Agung. Kemudian, lanjut Agung, dalam pengelolaan sampah memerlukan energi yang cukup besar. Karena, pengelolaan sampah membutuhkan alat berat. Sehingga, perlu adanya orang-orang profesional yang ditempatkan pada kursi opersional. “Nanti, kita coba akan berikan rekomendasi sopir yang akan digunakan oleh pihak swasta. Dan, nantinya orang-orang kita hanya akan jadi pengawas, ini ada efesiensi dan efektivitas anggaran,” pungkas Agung. (fazri)

Sumber: