Takut Kejadian di Luar Kendali

Gaji Sepuluh Satpam Rp36 Juta KEJAKSAN - Sekretaris DPRD Kota Cirebon (Sekwan), Sutiyono Suwondo, menanggapi santai ketidaknyamanan konstituen partai politik terkait sistem pengamanan di gedung dewan. Pria yang akrab disapa Yon ini, menilai wajar pengamanan yang dilakukan petugas pengamanan dalam (pamdal) gedung DPRD. Menurutnya, pengamanan seperti itu tidak hanya ada di DPRD, tapi juga di lembaga lain. \"Wajar kalau saat ada yang datang, ditanya dan lain-lain. Di lembaga lain juga kan seperti itu,\" ujarnya kepada Radar di ruang kerja, kemarin (17/10). Yon menegaskan keberadaan pamdal tidak lebih untuk mengamankan objek vital di DPRD. Selama ini, untuk penjagaan malam DPRD hanya dijaga tiga petugas, dan itu hanya sukwan. \"Itu tidak efektif. Kalau ada kejadian yang di luar kendali, bagaimana? Akhirnya kami putuskan untuk menggunakan petugas pamdal dengan sistem outsourcing,\" bebernya. Jasa pengamanan saat ini, lanjut Yon, melibatkan pihak ketiga. Untuk sepuluh petugas pamdal, dianggarkan sekitar Rp36 juta untuk periode Oktober hingga Desember. \"Kami outsourcing-kan dengan pihak ketiga. Dan ini masuk APBD perubahan,\" ujarnya. Apakah pengamanan yang ada selama ini kurang? Yon mengatakan, peningkatan pengamanan dengan menggunakan sistem outsourcing tidak melanggar aturan. Pengamanan yang ada bukan berarti kurang, tapi agar sistem pengamanan yang ada lebih baik lagi. \"Dengan CCTV kan belum tentu aman. Penjaga malam juga harus ada. Selama ini hanya sukwan, saya rasa tidak masalah. Karena hal ini juga tidak melanggar aturan,\" jelasnya. Kabag Umum Sekretariat DPRD Kota Cirebon, Supandi menyebutkan, sistem pengamanan berlangsung tiga shift. Ini bisa berubah, karena secara periodik Setwan akan terus melakukan evaluasi. \"Ini percobaan dulu. Kita akan selalu evaluasi. Apakah nanti sistem shiftnya berubah atau konsepnya seperti apa,\" katanya. (kmg)  

Sumber: