Banyak Terima Aduan, DPRD Dorong Pencairan Sertifikasi Guru Honorer Kemenag

CIREBON-Sertifikasi guru honorer Kementerian Agama Kabupaten Cirebon yang belum dibayarkan, menjadi sorotan DPRD Kabupaten Cirebon. DPRD Kabupaten Cirebon akan memantau dan mendorong Pemerintah Pusat agar bisa segera membayarkan sertifikasi guru honorer yang hingga kini tak kunjung turun. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Hj Yuningsih MM mengaku banyak aduan guru honorer Kemenag Kabupaten Cirebon yang belum dibayarkan sertifikasinya. Untuk itu, sebagai wakil rakyat pihaknya berkomitmen untuk memantau perkembangan sertifikasi guru honorer Kemenag. “Walau itu ranahnya pemerintah pusat, tapi yang menjadi guru honorer itukan warga Kabupaten Cirebon. Lokasi sekolahnya juga ada di Kabupaten Cirebon. Sehingga sudah menjadi kewajiban kami untuk memberikan advokasi,”ujarnya. Yuningsih mengatakan pihaknya sudah mengomunikasikan masalah ini pada Kemenag. Salah satu penyebab tak kunjung cairnya sertifikasi ini karena belum lengkapnya data honorer. “Memang itu kan anggaran APBN, sehingga tidak sembarangan untuk mencairkannya. Butuh prosedur. Nah prosedurnya itu yang belum lengkap, yaitu kelengkapan data, sehingga walaupun anggaran sudah ada dan tersedia, belum bisa dicairkan karena persyaratan admintrasi belum lengkap,” tuturnya. Ia pun mendorong pemerintah pusat untuk segera mencairkan anggaran sertifikasi guru honorer. Para wakil rakyat di daerah lanjut dia sudah mengomunikasikan hal ini pula pada perwakilan di DPR RI. Ia pun meminta para guru honorer untuk bersabar, karena seluruh usaha sudah ditempuh. “Kondisinya serba sulit, di sisi lain pencairan membutuhkan kelengkapan data dan butuh proses. Insya Allah saya kain dalam waktu dekat sertifikasi ini bisa cair,” tuturnya. (den)  

Sumber: